MADIUN (Realita) – Ribuan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Madiun Raya dan Rakyat Sipil Madiun Bersatu memadati halaman gedung DPRD Kota Madiun, Sabtu (30/8/2025).
Aksi tersebut merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa nasional yang menyoroti isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta menuntut reformasi menyeluruh terhadap DPR RI dan Polri.
Haidar Fillah Muhyiddin, koordinator aksi, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi sulit merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Kami menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Ini jelas mengabaikan penderitaan rakyat di tengah krisis,” tegas Haidar.
Selain menolak kenaikan tunjangan, massa juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan oligarki. Mereka turut meminta Badan Kehormatan DPR untuk menindak tegas anggota dewan yang bermasalah secara etika, termasuk kasus yang menyeret nama Ahmad Sahroni.
Selain DPR, massa juga mengajukan sederet tuntutan terhadap institusi kepolisian. Beberapa di antaranya:
Mendesak pencopotan Kapolri karena dianggap gagal mengendalikan tindakan represif aparat.
Menuntut aparat yang melakukan pelanggaran HAM diproses hukum secara transparan.
Meminta investigasi independen terkait meninggalnya Affan, seorang pengemudi ojol, dengan melibatkan Komnas HAM.
Menolak penggunaan berlebihan kendaraan taktis saat mengamankan aksi massa, serta menuntut regulasi yang lebih jelas sesuai prinsip HAM.
“Polri harus menjamin kebebasan berekspresi rakyat sesuai konstitusi, bukan justru membungkam dengan kekerasan,” tambah Haidar.
Dalam aksinya, massa mendesak Ketua DPRD Kota Madiun dan Kapolres Madiun Kota untuk menandatangani naskah tuntutan sebagai bukti komitmen menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan Polri.
Naskah sempat disepakati, namun situasi di lapangan memanas hingga berujung kericuhan. Kaca dan pintu gerbang DPRD pecah akibat amukan massa.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengakui adanya kerusakan fasilitas. Namun, ia menekankan pihaknya tetap berkomitmen menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
“Kami telah menerima aspirasi para peserta aksi. Harapan saya, ke depan demonstrasi bisa berlangsung tanpa provokasi. DPRD Kota Madiun siap membuka ruang dialog seluas-luasnya,” ujarnya.
Kericuhan membuat aparat memperketat pengamanan. Bahkan personel TNI dari Yonif 501/Bajrayudha diterjunkan untuk membantu polisi menjaga situasi. Kehadiran mereka berhasil meredam tensi, meski beberapa kali lemparan batu dan botol masih terjadi.
Menjelang waktu magrib, massa yang tersisa akhirnya mulai membubarkan diri dengan kondisi lebih tenang.yat
Editor : Redaksi
