MADIUN (Realita) - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM S1 Kerakyatan Jawa Timur yang digelar di Pendopo Muda Graha, Kamis (18/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, Emil menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu terbuka menerima masukan, kritik, maupun saran dari mahasiswa.
“Tidak ada pesan khusus, justru pemerintah selalu terbuka untuk mendengarkan saran-saran dari mahasiswa. Saya hanya berbagi cerita tentang keseharian pemerintah dan tantangan yang kita hadapi,” ujar Emil.
Ia menjelaskan, bahwa dinamika dunia usaha seringkali diwarnai jatuh bangun yang tidak dapat dihindari. Untuk itu, pemerintah berupaya menghadirkan bantalan sosial bagi pekerja yang terdampak, agar mereka tetap mampu bertahan sekaligus menemukan peluang baru.
“Kalau sebuah usaha tumbang karena ekosistem yang tidak kondusif, maka pemerintah harus berintrospeksi. Kita harus menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif,” imbuhnya.
Menurutnya, selain sektor usaha, Emil juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membuat warga lebih memahami setiap langkah pemerintah sekaligus memberi ruang untuk menyampaikan harapannya.
“Kuncinya adalah komunikasi yang terbaik, supaya masyarakat bisa memahami kebijakan yang diambil pemerintah, sekaligus merasa dilibatkan dalam proses pembangunan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Emil turut memberikan apresiasi kepada BEM SI Kerakyatan Jawa Timur yang membuka ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah. Baginya, forum semacam ini sangat penting karena memungkinkan interaksi dua arah yang sehat.
“Kami senang bisa berdialog, mendengar masukan bahkan kritik. Itu akan sangat bermanfaat bagi kami dalam memperbaiki kinerja pemerintah,” tegas Emil.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung sejumlah aspirasi mahasiswa yang mengemuka dalam forum tersebut. Mahasiswa berharap agar pemerintah lebih serius dalam memberantas korupsi, mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta membuka lapangan kerja baru di luar sektor anggaran pemerintah.
“Mahasiswa ingin agar praktik penyelewengan bisa benar-benar dihilangkan, supaya pajak rakyat kembali sepenuhnya ke rakyat. Selain itu, menentukan prioritas belanja juga penting. Kita tidak hanya bisa bergantung pada APBD, tetapi harus menggerakkan sektor lain, seperti manufaktur, untuk menjawab tantangan pengangguran,” pungkas Emil.yat
Editor : Redaksi
