SURABAYA (Realita)- Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menilai banjir yang terjadi di sejumlah wilayah pada Rabu (5/11/2025) merupakan konsekuensi dari pembangunan infrastruktur drainase yang belum selesai dan normalisasi saluran yang tidak berjalan optimal.
Dia menyebut persoalan tersebut sudah berulang dan perlu penanganan serius dari Pemerintah Kota Surabaya.
“Jadi yang pertama terkait dengan banjir yang ada di Kota Surabaya, memang yang pertama untuk infrastruktur pembangunan drainase Kota Surabaya selama ini hampir setiap tahunnya sering dirasionalisasi,” ujar Aning ditemui, Kamis (6/11/2025).
Menurut dia, rasionalisasi anggaran menyebabkan banyak titik drainase belum terkoneksi dengan baik hingga akhir tahun 2025. Hal ini terlihat pada proyek diversi Gunungsari di Surabaya Barat yang hingga kini belum tuntas.
“Sehingga mengakibatkan tahun 2025 ini pun masih ada titik-titik yang belum selesai. Contoh kemarin Surabaya Barat itu memang diversi Gunungsari belum selesai,” katanya.
Aning juga menyebutkan kasus di Semampir yang sempat viral, di mana alokasi anggaran sebesar Rp6,5 miliar yang seharusnya dikerjakan tahun 2025 justru ditunda ke 2026. Kondisi ini menyebabkan konektivitas aliran air terganggu di kawasan tersebut.
“Jadi hampir sebagian besar permasalahan utama adalah karena belum selesainya pembangunan sehingga koneksitas tidak ada,” jelas politisi PKS ini.
Selain pembangunan yang belum rampung, Aning menilai normalisasi saluran tidak dilakukan dengan baik pada musim kemarau. Dia menyebut pengerukan seharusnya dilakukan rutin selama enam bulan, namun kenyataannya tidak berjalan maksimal.
“Harusnya kalau 6 bulan pertama pada saat musim kemarau setiap hari dilakukan proses pengerukan dan titik-titiknya itu betul-betul dikuasai dengan baik oleh pemerintah kota tidak akan terjadi yang namanya banjir di Simo,” tegasnya.
Faktor lain yang turut memperparah kondisi, lanjut Aning, adalah keberadaan bangunan liar yang menutup atau menyempitkan saluran air. Dia meminta Pemerintah kota tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberi solusi agar penataan berjalan manusiawi.
“Pemerintah kota harus berani untuk menertibkan bangunan liar sekaligus memberikan solusi yang terbaik bagi bangunan liar yang ditertibkan,” ujarnya.
Aning menyampaikan bahwa anggaran penanganan banjir tahun 2026 akan mencapai Rp1,1 triliun, meningkat dari alokasi sekitar Rp600 miliar pada tahun sebelumnya. Dengan peningkatan tersebut, dia berharap seluruh proyek drainase dapat tuntas.
“Di tahun 2026 lebih besar lagi 1,1 triliun khusus untuk drainase Kota Surabaya sehingga harapannya 2026 tuntas,” pungkasnya.cin
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-44052-dewan-banjir-di-surabaya-terjadi-karena-proyek-drainase-tidak-tuntas
