DEPOK (Realita) - Kota Depok kini memiliki puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) bagi ribuan anak.
Sebanyak 80 unit SPPG telah berdiri dan mulai aktif melayani masyarakat dalam kurun waktu sembilan bulan terakhir.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam membangun fasilitas tersebut.
Ia menyebut, kehadiran SPPG menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam memperluas akses pangan bergizi untuk anak-anak.
"Alhamdulillah dalam kurun waktu 9 bulan, sudah berdiri 80 SPPG di Kota Depok ini," ujar Yeti kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, satu unit SPPG akan melayani maksimal 3.000 anak agar kualitas dan pengawasan tetap terjaga.
"Dalam satu SPPG itu menyasar sekira 3.000 anak. Tidak boleh lebih. Kalau kemarin kan lebih dari 3.000 masih diperbolehkan, sekarang sudah tidak, maksimum itu 3.000 anak," jelas politisi Partai Gerindra itu.
Menurut Yeti, secara umum program MBG di Depok sudah berjalan cukup baik.
Namun, ia tetap memberikan catatan agar pemerintah daerah memperhatikan aspek standar operasional dan higienitas dapur gizi di setiap SPPG.
"Ya, evaluasi dari saya ini pada saat beberapa kali turun memang kemarin adanya percepatan, karena memang Pak Presiden ingin percepatan terkait masalah makan bergizi gratis ini," ungkapnya.
"Sehingga ada beberapa SPPG atau dapur gizi yang belum memenuhi SOP," tambahnya.
Untuk itu, Yeti meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok memperketat pengawasan dan tidak sembarangan memberikan sertifikasi higienis.
"Makanya tadi saya sampaikan Dinkes dalam hal ini harus benar-benar memberikan kejujuran lah untuk memberikan sertifikat higienis tersebut," paparnya.
Ia menegaskan, pengawasan yang disiplin sangat penting karena program MBG melibatkan anggaran besar dan berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak.
"Kalau kita bicara dapur gizi kita bicara bahwa anggaran besar, iya, kita bicara MBG ini kan anggarannya besar. Yang kedua kita bicara juga dengan adanya peluang akan terkontaminasi itu pasti ada. Makanya bagaimana setiap SPPG atau dapur gizi ini mereka memenuhi SOP tersebut," ujar Yeti.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar Dinkes melakukan verifikasi secara objektif dan transparan terhadap seluruh dapur gizi di Depok.
"Saya sampaikan juga kepada kepala dinas bahwa mereka harus melakukan verifikasi dengan sebenar-benarnya. Kalau memang akhirnya tidak sesuai dengan juklak dan juknis dalam hal ini, ya disampaikan tidak sesuai," bebernya.
Menurutnya, proses verifikasi menjadi langkah awal penting untuk mengetahui dapur gizi mana yang memenuhi standar dan mana yang perlu ditingkatkan.
"Karena ini merupakan awal untuk melakukan validasi. Sebab dari sini lah akan terlihat bahwa mana dapur gizi yang memang memenuhi standar, mana yang tidak," tutupnya. hry
Editor : Redaksi
