JAKARTA (Realita)-Mabes Polri membantah informasi yang menyebut ada ribuan personel kepolisian aktif yang menduduki jabatan sipil. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam komitmennya dan untuk menghormati serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil.
Ia juga merinci, hanya ratusan polisi aktif yang menduduki jabatan sipil, baik di kementerian maupun lembaga. "Sedangkan angka 4.351 itu termasuk staf, ajudan, pengawal, dan fungsi pendukung lainnya. Jadi, bukan semuanya jabatan sipil yang manajerial.
"Bapak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal," ujar Sandi dalam sesi doorstop di Mabes Polri, Senin, 17 November 2025.
Kadiv Humas juga menerangkan, Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.
“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” ucapnya.
Sandi juga membeberkan, tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik.
Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.
“Bapak menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” pungkasnya.(Ang)
Editor : Redaksi
