DEPOK (Realita) - Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD.
Penolakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan PDIP terhadap hak demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Sumber Daya PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman, menuturkan sikap tersebut sejalan dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menolak wacana pilkada tidak langsung.
“Karena kami juga melihat bahwa jangan sampai upaya sebetulnya bagi-bagi jabatan, arisan jabatan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, kemudian diselubungi dengan berbagai argumentasi yang seolah-olah konstitusional. Seolah-olah peduli pada soal efisiensi ya kan,” ujar Ikra sapaannya selepas syukuran HUT ke-53 PDI Perjuangan, Sabtu (10/1/2026).
Ikra menilai alasan efisiensi anggaran yang kerap disampaikan untuk mendukung wacana tersebut tidak berdasar.
Menurutnya, jika efisiensi benar-benar menjadi tujuan, maka seharusnya pemerintah tidak memperbesar struktur kekuasaan di tingkat pusat.
“Jadi ini bukan soal efisiensi, bukan soal konstitusional atau nggak konstitusional. Bagi kami ini tentang jangan sampai rakyat yang udah punya hak atas kesehatannya diambil, hak atas pendidikan diambil, kebunnya diambil, tanahnya diambil, bahkan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah buat milih, itu juga diambil, nah itu sebetulnya,” paparnya.
Dalam konteks politik lokal, Ikra menegaskan bahwa PDI Perjuangan Kota Depok saat ini merupakan partai pengusung wali kota dan wakil wali kota.
Karena itu, PDI Perjuangan Kota Depok berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Yang kami usung adalah bukan sekedar personnya tapi visi, misi, program dan janjinya. Jadi itu akan kami kawal sampai selesai selama wali kota dan wakil wali kota melaksanakan visi, misi dan janji itu,” jelasnya.
Ikra juga memastikan bahwa sikap PDI Perjuangan terhadap kebijakan nasional tersebut tidak akan memengaruhi hubungan koalisi di tingkat daerah, khususnya dengan Partai Gerindra di Kota Depok.
“Iya, artinya saya kira nggak ada hubungan langsung ya. Kalau di sini, karena ini ada otonomi daerah. Nah, kita kalau dalam kerangka Depok, kita bicara soal visi-misi dan program yang sudah kita sepakati sama-sama sebagai koalisi dalam rangka mendukung,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait kebijakan nasional merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak berdampak langsung pada kerja sama politik di tingkat lokal.
“Namun soal kebijakan nasional, ya kita punya sikap masing-masing. (Dengan Gerindra Depok) nggak ada hubungan langsung gitu soal ini,” pungkasnya. hry
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-45894-pdi-perjuangan-depok-tolak-wacana-pilkada-dipilih-dprd
