MALANG (Realita) – Di tengah kebijakan pemangkasan transfer keuangan dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp350 miliar, DPRD Kota Malang menegaskan komitmennya untuk memastikan program sekolah gratis tetap berjalan pada 2026.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun ruang fiskal daerah kian terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
“Pelayanan dasar, termasuk pendidikan, tetap harus berjalan. Sekolah gratis adalah kebutuhan dasar masyarakat dan tidak boleh dikorbankan,” tegas Amithya, Senin (26/1/2026).
Menurutnya, pengetatan anggaran justru diarahkan pada belanja penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkup eksekutif maupun legislatif, bukan pada hak-hak dasar masyarakat. DPRD, kata Amithya, berkomitmen memastikan efisiensi tidak berdampak pada layanan publik esensial.
Ia menjelaskan, kebijakan sekolah gratis di Kota Malang tidak hanya menyentuh pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga mencakup bantuan kebutuhan siswa, seperti seragam dan penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Orang tua tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya sekolah anak. Seragam dan kebutuhan dasar pendidikan sudah kita ringankan melalui APBD,” ujarnya.
DPRD menilai program sekolah gratis memiliki efek domino bagi perekonomian rumah tangga. Dengan berkurangnya beban biaya pendidikan, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Ini bukan sekadar program pendidikan, tetapi juga kebijakan sosial untuk menjaga daya tahan ekonomi warga Kota Malang,” kata Amithya.
Meski berkomitmen mempertahankan sekolah gratis, DPRD tetap membuka ruang evaluasi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat satuan pendidikan. Fungsi pengawasan DPRD akan terus diperkuat guna memastikan tidak terjadi pungutan terselubung yang bertentangan dengan semangat sekolah gratis.
“Kami minta masyarakat tidak ragu menyampaikan jika masih ada beban biaya di sekolah. Aspirasi itu penting untuk perbaikan kebijakan,” pungkasnya. (mad)
Editor : Redaksi
