JAKARTA (Realita) – Langkah pemerintah Indonesia yang mulai merapat ke dalam Board of Peace (BoP) sebuah dewan perdamaian internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menuai kritik tajam dan peringatan keras dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, dipelopori oleh Muhammadiyah.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi telah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026), yang berisi catatan kritis serta rekomendasi strategis. Langkah ini menyusul hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Muhammadiyah.
Celah Hukum dan Hegemoni Personal
Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah struktur kepemimpinan BoP. Muhammadiyah menilai adanya kejanggalan serius terkait posisi Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto tunggal.
"Penetapan Donald Trump sebagai ketua Board of Peace seumur hidup dengan hak veto tunggal berpotensi menjadikan lembaga ini dikendalikan secara personal," demikian bunyi naskah dalam laporan LHKI Muhammadiyah [01:36]. Hal ini dikhawatirkan akan mereduksi peran kolektif negara-negara anggota dan menjadikannya alat kepentingan politik satu pihak.
Selain itu, Muhammadiyah mempertanyakan dasar hukum piagam BoP yang dinilai bertabrakan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803. Tanpa landasan internasional yang kuat, lembaga ini dipandang sebagai entitas "liar" yang bisa mencederai prinsip hukum internasional.
Pertaruhan Kemerdekaan Palestina
Bagi Muhammadiyah, keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah ujian konsistensi terhadap komitmen kemerdekaan Palestina. BoP dianggap tidak memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas terkait penghapusan pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Ketua LHKI Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menegaskan bahwa perdamaian yang diupayakan Indonesia harus berlandaskan keadilan. "Perdamaian tanpa keadilan adalah semu, dan itu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional," tegasnya dalam dokumen resmi yang dikirim ke Istana [01:01].
Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mulai bersuara. Kecepatan ormas-ormas Islam dalam bereaksi menunjukkan adanya kegelisahan kolektif bahwa Indonesia mungkin sedang "dimanfaatkan" untuk melegitimasi kepentingan tertentu di Timur Tengah tanpa keuntungan nyata bagi rakyat Palestina.
Rekomendasi: Mundur atau Menekan?
Meski posisi Indonesia sudah sempat "masuk" ke dalam pusaran dewan tersebut, Muhammadiyah memberikan opsi keras: Indonesia harus berani mundur jika BoP tetap tidak menyertakan agenda kemerdekaan Palestina secara eksplisit.
Indonesia juga didesak untuk tidak terburu-buru menjadi anggota tetap. Selain masalah ideologis, beban finansial berupa iuran anggota yang sangat besar dianggap tidak relevan dengan prioritas nasional saat ini.
"Indonesia harus mendesak BoP untuk menyampaikan tujuan secara terbuka, termasuk penghentian pendudukan Israel dan perampasan tanah Palestina," tambah pernyataan tersebut.
Kini bola panas ada di tangan Presiden Prabowo. Akankah diplomasi Indonesia tetap tegak lurus pada amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan di atas dunia, ataukah terjebak dalam pragmatisme politik global yang ditawarkan oleh kepemimpinan Trump?cin
Editor : Redaksi
