JEMBER (Realita) – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan jajaran perbankan di wilayah Jember memperkuat sinergi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong investasi dan penyaluran kredit kepada masyarakat.
Kepala OJK Jember Aris Budiman mengatakan, pertemuan tersebut merupakan strategi high level dialog yang sengaja digelar untuk mempertemukan pimpinan perbankan, mulai dari Himbara, BPD hingga bank swasta, dengan Pemkab Jember, BI dan OJK.
Forum itu menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan pemerintah daerah dan sektor perbankan.
Menurut Aris, kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja industri perbankan sekaligus membuat perbankan lebih fokus mendukung program pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah daerah juga dapat menyampaikan berbagai kebutuhan dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis perbankan.
“Perbankan bisa benar-benar fokus untuk mendorong dan mendukung Pemerintah Kabupaten Jember, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Aris Budiman, usai forum kegiatan sinergi perbankan dan pemerintah jember dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Selasa (18/08/2026).
Bupati Jember Gus Fawait menilai forum tersebut penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jember agar tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jember pada kuartal pertama 2026 mencapai 6,35 persen dan menjadi yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang.
Gus Fawait menjelaskan, salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi selama ini berasal dari belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN. Namun, pemerintah daerah kini ingin memperkuat sumber pertumbuhan lain, terutama investasi yang sangat berkaitan dengan dukungan sektor perbankan melalui kredit dan pembiayaan.
“Forum ini adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, namun bukan hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan,” ujar Gus Fawait.
Pemkab Jember juga melihat potensi besar dari dana pihak ketiga (DPK) yang tersimpan di perbankan. Gus Fawait menyebut posisi DPK Jember menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah Sekar Kijang sehingga perlu didorong agar penyalurannya semakin optimal untuk kegiatan produktif di daerah.
Ia berharap optimalisasi DPK, investasi, serta belanja pemerintah dapat berjalan beriringan sehingga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, komunikasi antara Pemkab Jember, OJK, BI dan perbankan akan dilakukan secara rutin, bukan hanya melalui forum satu kali.
“Kita bikin forum, tetapi jangan cuma diskusi saja. Tadi bahkan sudah ada komitmen bersama dan rekomendasi agar dana pihak ketiga yang ada di Kabupaten Jember bisa lebih optimal disalurkan,” tegasnya.
Di sisi investasi, Gus Fawait mengungkapkan Jember tengah menyiapkan masuknya investasi besar di sektor pengelolaan sampah.
Nilainya diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun dan ditargetkan mulai direalisasikan pada akhir 2026.
Investasi tersebut akan dijembatani pemerintah pusat dan melibatkan sektor perbankan.
Pemkab Jember juga berkomitmen membantu menyelesaikan berbagai kendala investasi, termasuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
Selain investasi, pemerintah daerah menyiapkan berbagai dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik Jember. Gus Fawait menyebut rencana pembangunan jalan, penerangan jalan, air dan listrik akan menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih menarik.
“Saya yakin dengan pertemuan ini pertumbuhan ekonomi, pendapatan di Jember dan indikator ekonomi yang lainnya insyaallah akan lebih baik lagi ke depannya,” ungkap Gus Fawait.
Gus Fawait juga menyoroti pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai akan mengubah konektivitas dan peta investasi Jember. Ia menyebut pembangunan jalan tol yang kini mulai diarahkan masuk Jember serta kelanjutan Jalur Lintas Selatan (JLS) akan membuka akses ekonomi baru.
Untuk JLS, pemerintah daerah menyebut telah mendapatkan komitmen anggaran sekitar Rp3 triliun untuk penyambungan jalur Malang-Lumajang-Jember. Pembangunan ditargetkan dimulai dan dikerjakan bertahap dengan sasaran konektivitas tersebut tuntas pada 2029.
“Hari ini JLS yang lama mati suri, kita sudah dapat komitmen dan sudah dianggarkan. Dicek di APBN, Rp3 triliun nanti akan tersambung dari Malang, Lumajang, Jember, dengan target awal 2029 tuntas,” kata Gus Fawait.
Menurut Gus Fawait, masuknya investasi dan pembangunan infrastruktur harus diikuti penguatan penyaluran kredit. Ia secara khusus menyoroti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat dan menggerakkan sektor riil.
Pemkab Jember menyatakan siap membantu perbankan menyelesaikan berbagai kendala sepanjang tetap berada dalam koridor aturan. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat apabila persoalan yang muncul berada di luar kewenangan Pemkab Jember.
“Kami tidak mendorong Bapak untuk melanggar aturan dan prosedur dalam memberikan kredit. Tapi saya yakin kalau ada komitmen bersama antara pemerintah dan sektor perbankan, terutama KUR, berbagai persoalan bisa kita bicarakan,” pungkas Gus Fawait.rdy
Editor : Redaksi
