JAKARTA (Realita)- KAMAKSI menyoroti potensi dampak terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD), terutama apabila perubahan skema menyebabkan pergeseran dana simpanan ASN dan mengganggu layanan keuangan yang telah berjalan. Risiko tersebut perlu dihitung secara objektif dan tidak boleh dianggap sebagai dampak yang pasti terjadi.
KAMAKSI mendesak Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait untuk membuka kajian kebijakan kepada publik, memastikan kesiapan kelembagaan KDMP, serta menjamin perlindungan data, transparansi biaya, mekanisme pengaduan, dan akuntabilitas transaksi.
“Kami mendukung koperasi yang profesional dan mampu memperkuat ekonomi rakyat. Namun, kebijakan publik harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar perluasan fungsi kelembagaan. Pemerintah perlu mengutamakan kepentingan ASN, menjaga keberlanjutan layanan perbankan daerah, dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Joko.
KAMAKSI menegaskan, penguatan koperasi dan perlindungan ASN seharusnya berjalan beriringan. Pemerintah perlu mengedepankan kajian yang transparan, kepastian hukum, dan kemitraan yang sehat agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko baru bagi pelayanan publik dan perekonomian daerah, pungkas Joko.lis
Editor : Redaksi
