Hingga Akhir Desember 2021, Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR Capai 94,21%

JAKARTA (Realita) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19 ini. Tercatat sesuai data emonitoring hingga 31 Desember 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp152,09 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp143,29 triliun atau 94,21%.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

Baca Juga: Dua Sistem SPAM Tambah Pasokan Air Bersih Jakarta

"Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Menteri Basuki.

Baca Juga: Ratusan Warga Demo Tol Cinere-Jagorawi

Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 89,59% atau senilai Rp 21,74 triliun dengan serapan 1,52 juta tenaga kerja dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp24,27 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja. 

“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” tegas Menteri Basuki.

Baca Juga: Jelang KTT G20, Peningkatan Infrastrukur Ramah Lingkungan Dipercepat

Menteri Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19.agus

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Ada 5 Tersangka Baru gegara Korupsi

  JAKARTA-Kejagung tetapkan lima tersangka baru korupsi timah Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan …