Partai NasDem Tiadakan Konvensi Penjaringan Capres 2024, Ini Alasannya

SURABAYA  - Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan tak akan menggelar konvensi atau penjaringan Calon Presiden (capres) untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (28/2/2022).

Baca Juga: NasDem Buka Pendaftaran Pilkada Kota Madiun

"Masalah konvensi itu saya anggap selesai. NasDem tidak akan menyelenggarakan konvensi supaya jangan terjadi kesimpangsiuran," kata Surya Paloh.

Dia menyatakan, bahwa konvensi Partai NasDem itu diadakan semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa yang memiliki potensi ingin menjadi seorang pemimpin. 

Akan tetapi, kata dia, karena suara NasDem tidak mencapai 20 persen pada Pemilu 2019 lalu, sehingga pihaknya tidak mengadakan konvensi untuk penjaringan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.

Baca Juga: NasDem Dan PKB Akan Gabung Pemerintahan Prabowo, Begini Reaksi Anies!

"Kita tahu ada Undang-undang yang membatasi sangat formal untuk bisa diterima oleh KPU sebagai calon presiden itu harus bisa minimal memiliki 20 persen suara. Nah, NasDem baru 9,6 persen pada pemilu lalu. Sehingga kurang dan membutuhkan partner (koalisi)," jelas dia.

Sementara semua partai yang akan dijadikan partner, dinilainya sedang sibuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Karena itu, Surya Paloh kembali menegaskan, bahwa Partai NasDem dinilainya tak perlu untuk menggadakan konvensi.

Baca Juga: Kisruh Dalam Partai Nasdem di Kota Palembang Memanas

"Sayang seribu kali sayang, partner lebih sibuk semuanya kepingin jadi presiden. Jadi untuk apa lagi diteruskan konvensi?," ujar Surya Paloh.

Sebagai gantinya, Surya Paloh menyebut, pada 15-17 Juni 2022 mendatang, Partai NasDem bakal menyelenggarakan Rembuk Nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Rakernas itu, bakal menjadi momentum bagi NasDem untuk membahas berbagi topik krusial. "Salah satunya adalah masalah pencapresan (pencalonan presiden)," tandasnya.pr

Editor : Redaksi

Berita Terbaru

Wakil Ketua KPK Gugat Peraturan Dewas ke MA

JAKARTA- Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, sedianya dijadwalkan menjalani sidang etik di Dewas KPK terkait kasus mutasi anak kerabatnya di Kementerian Pertanian …