JAKARTA - Sudah bukan rahasia umum lagi jika Indonesia mengalami kerugian besar dalam mengatur subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal ini solar subsidi. Hal itu dikatakan Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan di Jakarta, Jum'at (11/3/2022).
Baca Juga: Selundupkan Solar Subsidi, Chintya Sondakh Divonis 15 Bulan Penjara
Dia menilai lonjakan industri makro serta kebutuhan infrastruktur jalan kerap menggunakan solar bersubsidi. Disinilah tercium para pebisnis kongkalikong dengan para pelaku usaha ilegal solar bersubsidi.
Motif kejahatan yang tak kentara secara kasat mata yang sering ditemui di lapangan yakni, para mafia solar menyedot solar bersubsidi dari SPBU, mereka merakit kendaraan roda 4, 6 hingga roda 8 dengan menjadikan body bagian tengah berwujud tangki berukuran jumbo yang mampu memuat lebih dari 600 liter, bahkan sampai 8 ton.
Baca Juga: Solar Subsidi Langka, Ini Hasil Investigasi Disperdagkum Ponorogo
"Investigasi kami melaporkan kendaraan oknum nakal solar bersubsidi di modifikasi menggunakan tabung besar di dalam kendaraannya, mereka merakitnya, sehingga kalau dilihat kasat mata tak mencurigakan, akan tetapi dalam pengisian di SPBU jika kita amati normalnya kendaraan roda 4 mengisi lebih dari 5 menit. Begitu juga kendaraan beroda 6 dan roda 8," jelas Opan.
Dia juga merinci, temuan kejahatan yang merupakan hasil investigasinya, ramai terjadi di wilayah Jakarta Utara, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Karawang, Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Bogor, Tangerang, Bandung, Cirebon, Subang, dan Banten.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Segera Lelang Kendaraan BBM untuk Beli Motor Listrik
"Jika hal itu dibiarkan terus menerus, maka negara akan mengalami kerugian besar,"ulasnya.
Kejahatan terorganisir yang dilakukan para mafia solar kata dia, tidak terlepas dari kurangnya pengawasan Kementerian BUMN, Pertamina dan aparat kepolisian. "Pengawasannya kurang, atau memang ada oknum-oknum dari instansi, BUMN, pemilik SPBU, dan aparat yang bermain mata. Kalau memang itu terjadi, ini gelombang panas dan harus ditindak tegas," paparnya.Beb
Editor : Redaksi
