Pemkot Batu Gelar Workshop Hukum Untuk Tingkatkan Pengetahuan Pekerja Sosial

realita.co
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko saat memberikan sambutan kepada para pekerja sosial.

BATU (Realita)- Pemerintah Kota Batu menggelar workshop untuk para pekerja sosial bertajuk “Workshop Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Professional/Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Paralegal dan Pendamping Hukum” yang di ikuti 55 orang. Bertempat di El Hotel Kota Batu. Rabu (16/11/2022).

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu, Rr Maria Inge Sandrasanti Susanti, menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pekerja sosial untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum dengan tepat. Dengan begitu, pekerja sosial bisa turut berkontribusi dalam mewujudkan keamanan di Kota Batu.

Baca juga: Emak-Emak Penerima Paket Sembako Merasa Terharu Atas Kepedulian Kades Tulungrejo

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pemkot Batu akan terus memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pekerja sosial. Dewanti sangat mengapresiasi para pekerja sosial yang sudah ikhlas membantu dan peduli kepada warga yang membutuhkan dukungan hukum.

Baca juga: Aksi Luar Biasa BKPB PP Kota Batu, Bagikan 1000 Takjil Gratis kepada Para Pengguna Jalan

“Semoga para pekerja sosial terus semangat dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dewanti.

Profesi pekerja sosial yang merupakan profesi pertolongan untuk manusia bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab perkembangan masalah sosial dan akibat bagi individu semakin beragam dan komplek. Sehingga fokus pekerjaan sosial tidak saja diarahkan kepada individu, melainkan juga diarahkan kepada kelompok yang signifikan dalam hidup penerima program serta keluarganya.

Baca juga: Wujudkan Mbatu Sae, Rotasi Jumbo Dilakukan Pemkot Batu 

Workshop ini menghadirkan dua narasumber. Widyaningsih yang menyampaikan tentang masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dan Solehudin, Dosen Fakultas Hukum UB, tentang penyelesaian hukum perkara perempuan secara non-litigasi.ton

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru