PONOROGO, (Realita)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo memastikan tidak akan tinggal diam melihat nasib 1000 guru honorer non-Dapodik yang terancam dirumahkan pada 2027 mendatang.
Pihak legislatif berjanji akan mengawal penuh aspirasi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut hingga menemukan jalan keluar.
Komitmen kuat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Rianto, usai menerima perwakilan massa aksi damai dari Forum Guru Honorer Non-Dapodik Kabupaten Ponorogo.
Rianto mengaku sangat emosional saat memberikan sambutan di hadapan para guru. Ia menyatakan tahu persis betapa beratnya penderitaan dan ketidakpastian nasib yang harus dihadapi oleh para pendidik yang belum terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tersebut.
"Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan sambutan karena saya tahu persis kondisi guru-guru yang nasibnya seperti itu. Hampir saya tidak bisa merangkai kata-kata, (menahan tangis), jadi saya mohon maaf," ungkap Rianto dengan nada bergetar, Selasa (26/5/2026).
Politisi PDI-P Ponorogo ini menegaskan bahwa DPRD menyambut baik dan siap memasang badan untuk mengawal apa yang menjadi kegelisahan para guru honorer. Langkah cepat pun langsung diambil oleh pihak legislatif.
DPRD Ponorogo bersama pemerintah daerah menjadwalkan agenda diskusi khusus dalam waktu dekat untuk mencari jalan tengah atas mandeknya pembukaan pintu Dapodik sejak tahun 2020 lalu.
"Intinya, kami menerima, kami melangsungkan dan mengawal apa aspirasi dari teman-teman guru GTT (Guru Tidak Tetap) non-Dapodik. Bagaimanapun caranya, kita akan menyampaikan dan menerima semuanya," tegas Rianto.
Lebih lanjut, Rianto menjelaskan bahwa proses fasilitasi ini akan melibatkan jajaran top birokrasi di internal Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar eksekusi solusi bisa berjalan taktis dan berkekuatan hukum.
"Diskusi yang sebentar lagi akan difasilitasi oleh pemerintah daerah lewat Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan Kepala Dinas Pendidikan, tentu kita juga akan ikut ke sana," tambahnya.
Kendati berkomitmen penuh, Rianto tidak menampik adanya tantangan besar yang menghadang, terutama terkait batasan aturan yang mengikat pemerintah daerah—salah satunya mengenai pembengkakan rasio anggaran belanja pegawai yang saat ini menyentuh angka 37 persen.
Oleh sebab itu, dalam pertemuan lanjutan nanti, Komisi D DPRD Ponorogo akan fokus merumuskan formula baku yang bisa menjembatani keinginan para guru dengan koridor hukum yang berlaku bagi Pemkab.
"Nanti bagaimana kita memberikan masukan, harus ada match (kesesuaian) dari apa yang dimaui oleh teman-teman guru GTT non-Dapodik dan pemerintah daerah. Karena kita tidak bisa pas (lepas) dari regulasi yang ada," urai Rianto.
Pihak DPRD Ponorogo berjanji akan mencermati secara mendalam detail penerimaan dan kesanggupan dari pihak eksekutif saat pertemuan berlangsung. Rianto berharap, koordinasi lintas sektor ini membuahkan hasil mutlak bagi masa depan seluruh guru honorer di Bumi Reog.
"Mudah-mudahan harapan kami 100 persen guru-guru yang tergabung dalam GTT non-Dapodik bisa ada solusi. Terima kasih," tutup Rianto. znl
Editor : Redaksi
