MADIUN (Realita) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun disorot aktivis anti korupsi sekaligus Youtuber, Budi Santoso.
Melalui channel Youtube Wong Kutro Miring, Budi menyoroti pelantikan 81 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan di Hotel Aston Madiun, Selasa (24/1/2023). Dimana satu orang PPS berinisial H diduga dalam keadaan sakit.
Baca juga: Paslon Memenuhi Syarat, KPU Kota Madiun Buka Tanggapan Masyarakat
“Bagaimana orang ini bisa lolos dalam rekruitmen PPS. Orang tersebut saya inisial H. Orang tersebut secara fisik bisa terlihat sebagai orang sakit. Jalan 50 meter saja nafasnya ngos-ngosan. Dan dia itu beberapa kali masuk rumah sakit dalam keadaan darurat, bagaimana ini bisa lolos,” katanya dalam kanal Youtube dengan judul Sembrono, KPU Kota Madiun mempekerjakan orang sakit.
Padahal, lanjut Budi Santoso yang juga merupakan koordinator LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), dalam tahapan administrasi wajib menyertakan surat keterangan sehat. Ia pun menuding, adanya kedekatan antara H dengan oknum KPU.
“Dalam tahap administrasi yang menyertakan surat keterangan sehat bagi peserta, kok ya bisa lolos. Lalu apakah ketua atau komisioner KPU Kota Madiun tidak kenal, tidak mengetahui kalau orang ini sakit. Lalu apakah karena faktor koncoisme, sehingga tidak memperhatikan keadaan orang ini,” timpalnya.
Padahal, tugas KPU dalam Pemilu sangat berat, dan tidak bisa dianggap enteng. Seperti pada Pemilu tahun 2019 lalu. Dimana banyak petugas kepemiluan banyak yang sakit, bahkan yang meninggal dunia.
“Terus kenapa saat ini orang yang sakit bisa lolos, coba dicek rumah sakit terdekat, berapa kali orang ini masuk rumah sakit,” ujarnya.
Dalam kasus ini, dirinya tidak mengetahui apakah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat telah memperingatkan KPU. Atau justru mengamini hal tersebut terjadi.
Baca juga: KPU Kota Madiun "Bingung", Masa Tugas Caleg Terpilih 2,5 Tahun
“Juga dalam hal ini, kenapa Bawaslu juga membiarkan hal ini begitu saja terjadi. Ataukah Bawaslu sudah memberikan masukkan, memberikan peringatan, memberikan rekomendasi tetapi tidak digubris oleh KPU,” tambahnya.
Atas permasalahan ini, Budi berharap KPU maupun Bawaslu dapat bersikap profesional. Sehingga, tugas-tugas yang nantinya dijalankan PPS dapat berjalan secara maksimal.
“Saya berharap, KPU-Bawaslu profesional. Bukan karena faktor koncoisme, atau kedekatan, tetapi betul-betul menjadi SOP,” tandasnya.
Terpisah, Ketua KPU Kota Madiun, S Wisnu Wardhana menanggapi enteng video tersebut. Menurutnya, seluruh ketentuan sudah berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang dilanggar. Bahkan ia mengeklaim, semua peserta telah memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditentukan. Pun, semua yang dilantik hari ini, merupakan tiga teratas dari hasil seleksi.
Baca juga: KPU Kota Madiun Rubah Putusan, Caleg Nasdem Terpilih Gagal Dilantik
“Nggak kenapa-napa. Ketentuannya juga tidak ada yang dilanggar. Persepsi orang saja,” katanya.
Meski begitu, KPU tetap terbuka menerima masukkan dari manapun. Bahkan, video berdurasi 06.44 menit tersebut, akan menjadi perhatiannya. “Pemilu itu inklusif. Termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas pun juga diberikan kesempatan atau hak yang sama. Baik peserta, penyelenggara, maupun pemilih,” tuturnya.paw
Editor : Redaksi