MADIUN (Realita) - Puluhan warga yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, mendatangi rumah salah satu anggota DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan, Usman Ependi, Sabtu (11/10/2025).
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan keresahan dan kekhawatiran atas nasib mata pencaharian yang terancam hilang akibat pembangunan proyek Destinasi Wisata TPA Winongo.
Baca juga: Madiun Darurat Sampah, Mampukah Wisata Religi Jadi Solusi
Seperti diketahui, kawasan TPA Winongo saat ini tengah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Madiun menjadi lokasi wisata edukasi lingkungan. Namun, proses pembangunan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas para pemulung yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil memungut dan menjual barang bekas di area TPA tersebut.
“Kami para pemulung kini penghasilannya menurun drastis. Truk pengangkut sampah sekarang datang tengah malam, jadi sulit bagi kami untuk memulung. Sejak proyek pembangunan dimulai, pendapatan kami turun tajam,” ungkap Supri koordinator pumulung TPA.
Ia juga menyampaikan bahwa yang paling dikhawatirkan, nanti kalau TPA benar-benar ditutup untuk dijadikan wisata, dirinya mau kerja apa.
Menurutnya, sampai sekarang, belum pernah ada pihak pemerintah yang datang untuk berbicara atau menjelaskan nasib kami ke depan.
Supri menyebut, ada sekitar 50 orang pemulung yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari aktivitas memulung di TPA Winongo.
Baca juga: PDIP Kota Madiun Serap Kritik Publik dalam FGD, TPA Winongo hingga Keluhan Pedagang Pasar Besar
"Sebagian besar di antaranya merupakan warga sekitar kawasan TPA," imbuh Supri
Menanggapi hal tersebut, Usman Ependi menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi para pemulung tersebut melalui mekanisme resmi di DPRD Kota Madiun.
“Saya baru saja menerima kedatangan teman-teman pemulung yang menyampaikan keluhan terkait mata pencaharian mereka yang terancam hilang. Aspirasi ini akan saya teruskan ke pimpinan DPRD dan Komisi III yang membidangi lingkungan hidup, agar segera dibahas dan dicarikan solusinya,” jelas Usman.
Dalam kesempatan itu, turut hadir pula perwakilan dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Kota Madiun yang memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi para pemulung.
Baca juga: Rencana Wisata TPA Winongo Picu Keresahan Pemulung
Ketua LPKAN Kota Madiun, Agus Hendarto atau yang akrab disapa Topan, menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal persoalan ini hingga mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif.
“Kami dari LPKAN ikut mengadvokasi para pemulung karena mereka benar-benar menggantungkan hidup dari kegiatan memulung di TPA Winongo. Pembangunan wisata tentu baik, tapi harus diimbangi dengan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Kami akan membantu menyampaikan hal ini ke dinas terkait maupun DPRD,” tegas Agus Hendarto.
Para pemulung berharap, pemerintah dapat memberikan alternatif mata pencaharian atau program pemberdayaan bagi mereka jika proyek wisata TPA Winongo benar-benar direalisasikan.
Mereka juga meminta agar pihak DPRD memperjuangkan aspirasi ini hingga sampai ke Wali Kota Madiun agar mendapatkan perhatian dan kebijakan yang berpihak kepada warga kecil.yat
Editor : Redaksi