Ketua DPRD Sidoarjo Sampaikan Empat Poin Penting tentang Arah Pembangunan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2026

realita.co
Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih saat ditemui Realita.co, Selasa (27/1/2026). Foto: Bayu

SIDOARJO (Realita) - Program DPRD Sidoarjo di tahun 2026, fokus pada penguatan masukan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Fokus utama meliputi optimalisasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan SDM yang berkualitas untuk tahun anggaran 2026.

Baca juga: Gabungan LSM dan Lembaga Hukum Buka Posko Darurat Mafia Tanah di Sidoarjo, Sudah Terima Pengaduan

Demikian dikatakan Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih pada Realita.co, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, ada empat poin penting tentang arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2026 ini.

Pertama, penanganan banjir. Problem banjir ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase. Optimalisasi sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi sistem tata ruang.

Baca juga: Laporan Dugaan Investasi Bodong Rp 28 M Naik ke Tahap Penyidikan, Bupati Sidoarjo: Itu Kan untuk Kampanye

”Dan, perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan,” terang Abdillah.

Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan.

Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak. Dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang baik.

Baca juga: Pemkab Sidoarjo Khitan Gratis 165 Anak

Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen-Z. Di sini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi Gen-Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

”Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026,” tegas Abdillah Nasih. bay

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru