MADIUN (Realita) – DPRD Kabupaten Madiun mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mempercepat realisasi perbaikan infrastruktur jalan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (24/8/2026).
Baca juga: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Soroti SILPA dan Catatan BPK
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono menilai penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD merupakan hal yang wajar dilakukan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat serta waktu pelaksanaan kegiatan yang tersisa.
“Perubahan itu hal yang lazim karena perlu penyesuaian. Ada penyesuaian, baik kegiatan maupun anggarannya, untuk kegiatan di sisa waktu tahun anggaran,” kata Mujono.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBD 2026 saat ini masih berada pada tahap pembahasan di masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Madiun. Berbagai masukan dan saran dari fraksi nantinya akan dituangkan dalam pandangan umum fraksi untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
“Sekarang tahapannya masih pembahasan di tingkat fraksi dan akan dituangkan pada pandangan umum fraksi-fraksi. Nanti hasil rapat fraksi dan saran masukan dari masing-masing fraksi akan tampak dalam rapat paripurna berikutnya,” jelasnya.
Mujono mengatakan, salah satu perhatian utama dalam perubahan APBD kali ini adalah sektor infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Kendati waktu pelaksanaan anggaran 2026 tinggal sekitar empat bulan, ia menilai percepatan perbaikan jalan tetap memungkinkan dilakukan.
“Saya pikir bisa, karena membutuhkan kerja ekstra dan kerja cepat untuk masyarakat. Jalan itu prioritas. Kalau tidak diselesaikan tahun ini, kalau ditunda semakin parah,” tegasnya.
Karena itu, Mujono mendorong Pemkab Madiun segera mengambil tindakan nyata terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi jalan berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak seharusnya penanganannya ditunda.
Baca juga: DPRD Kota Madiun Soroti Kinerja Sejumlah OPD dalam LKPJ 2025, Target Belum Tercapai
“Saya malah mendorong bagaimana jalan yang rusak di Kabupaten Madiun secepatnya segera ada tindakan nyata untuk memperbaiki. Makanya adanya perubahan ini fokus pada infrastruktur jalan saya pikir sangat tepat,” ujarnya.
Dorongan DPRD tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Madiun dalam perubahan APBD 2026 yang juga memprioritaskan penguatan anggaran infrastruktur.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan perubahan APBD dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran agar dapat digunakan pada program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Karena kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik, hal-hal yang dibutuhkan masyarakat yang anggarannya kurang, kita rubah untuk ditambahi. Kemudian yang anggarannya sisa, kita kurangi,” kata Hari.
Baca juga: Puluhan Driver Ojol Maxim Madiun Audiensi dengan DPRD, Tuntutan Bonus Hari Raya Belum Temui Solusi
Ia menjelaskan, sejumlah anggaran yang dinilai tidak lagi terlalu dibutuhkan hingga akhir tahun akan dialihkan untuk mendukung program prioritas. Salah satunya Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Termasuk tadi ada beberapa yang kita coret, termasuk BTT. Karena tinggal empat bulan, mungkin dengan anggaran yang sudah cukup kita alihkan ke yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Hari menegaskan, salah satu fokus perubahan APBD adalah peningkatan anggaran untuk infrastruktur, khususnya jalan.
“Yang prioritas sudah, tinggal khususnya infrastruktur. Ini yang diarahkan khususnya untuk jalan. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih baik,” tandas Bupati. Yw/Adv
Editor : Redaksi