SIDOARJO (Realita)- Pemkab Sidoarjo terus mempercepat proses sertifikasi aset daerah untuk memberi kejelasan status tanah dan bangunan aset daerah guna mencegah potensi korupsi atau pengusaaan oleh pihak lain. Tim percepatan sertifikasi aset daerah yang dibentuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat ini terus melakukan verifikasi dan validasi data aset.
Total ada 1.926 bidang aset yang sudah masuk sistem Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan akan diproses untuk diajukan pembuatan sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN). Dari jumlah itu yang sudah diinvetarisasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo dan sudah diajukan ke BPN sebanyak 1.357 bidang aset. BPKAD menargetkan sampai akhir tahun 2021 ada penambahan 350 bidang aset lagi yang rampung dan diajukan ke BPN.
Baca juga: Eks Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor Divonis 4 Tahun 6 Bulan dan Kembalikan Uang Rp1,4 M
“Sesuai arahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), semua aset milik pemerintah wajib disertifikasi. Ini untuk menghindari penyalahgunaan, untuk menghindari korupsi,” ujar Bupati Muhdlor, Selasa (14/12/2021).
“Tim percepatan sudah kita bentuk November kemarin dan sampai hari ini berhasil memproses 1.357 bidang aset dan sudah diserahkan ke BPN untuk dilakukan verifikasi lapangan,” imbuhnya.
Baca juga: Tiga Bupati Berturut-turut Tersangkut Korupsi, Ada Trauma Masyarakat Sidoarjo Tentukan Pilihan
Penyelamatan aset milik Pemkab Sidoarjo itu juga melibatkan 40 pemuda yang tergabung dalam relawan “Ranger Aset Daerah”. Relawan pemuda ini diminta Bupati Muhdlor membantu verifikasi data di lapangan, termasuk survei dan pengukuran.
Bidang aset yang dilakukan percepatan sertifikasi diantaranya Ruas Jalan Kabupaten, Rumah Dinas Pengairan, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Negeri, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Prasarana Umum atau Fasilitas Umum, Gedung dan Perkantoran milik Pemkab Sidoarjo, termasuk rumah dinas dokter puskesmas dan pasar.
Baca juga: Bupati Gus Muhdlor Lantik Fenny Apridawati sebagai Sekda Sidoarjo
“Penyelamatan aset pemkab ini harus cepat dilakukan untuk mencegah potensi korupsi, termasuk diambil atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu kita libatkan relawan yang memang punya kemampuan di bidangnya. Kita libatkan dalam verifikasi lapangan, kemudian data itu akan diproses dan dicek oleh BPKAD Sidoarjo,” terang Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.
Diketahui bidang aset yang paling banyak ada di bawah Dinas PU BM SDA dengan total 920 bidang, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada 513 bidang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada 159 bidang, BPKAD ada 70 bidang, Dinas Kesehatan ada 51 bidang, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ada 32 bidang dan sebagian ada di OPD lain.jn
Editor : Redaksi