Tiga Bupati Berturut-turut Tersangkut Korupsi, Ada Trauma Masyarakat Sidoarjo Tentukan Pilihan

SIDOARJO (Realita)- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo, Partai pengusung Cabup dan Cawabup serta KPU harus harus bekerja lebih giat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya.

Nanang Hermain dalam surveinya menyatakan,  mayarakat Sidoarjo saat ini masih mengalami trauma dalm menentukan hak pilihnya terhadap calon kepala daerah periode 2024-2029 mendatang.

Baca Juga: Pakai Rompi Oranye dan Diborgol, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Ditahan KPK

"Survei yang kami lakukan pasca penetapan terangka terhadap Ahmad Muhdlor Ali yang ditetpkan sebagai tersangka oleh KPK, ada rasa trauma yang dirasakan oleh Masyarakat Sidoarjo," terang Nanang Hermain saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (3/6/2024).

Mantan KPU Sidoarjo ini menambahkan, trauma yang dirasakan oleh masyarakat sangat beralasan, mengingat tiga mantan Bupati sebelumnya tersangkut permasalahan hukum dalam kasu korupsi.

"Tantangannya saat ini lebih berat, dan tentunya harapan masyarakat Sidoarjo adalah pada sosok yang mempunyai dengan integritas dan mempunyai performance tinggi dalam pengabdian, dan yang pasti tidak tersangkut dalam permasalahan hukum," tambahnya.

Baca Juga: Layak Jadi Gubernur, Maxi Rondonuwu Mampu Bawa Sulut Lebih Maju

Nanang juga menegaskan, bahwa performance dan integritas tinggi tidak dapat memberikn jaminan terhadap kepala daerah terpilih kedepannya, tanpa melakukan pembenahan dalam birokrasinya.

"Performance bagus, baik itu dari partai maupun pernsonalnya tidak menjadi jaminan juga, bila kultur birokrasinya tidak bagus. Sebaik apapun pemimpinnya nanti, kalau masih ikut arus bisa juga jadi tidak baik," paparnya lebih lanjut.

Untuk itu, menurutnya mesin politik pendukung dan KPU harus lebih sering mlakukn sosialisasi terhadap masyarakat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya nanti.

Baca Juga: Partai Keadilan Dan Persatuan Kabupaten Banyuasin Belum Jalankan Mesin Partai

Dirinya juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap Cabup terpilih agar tradisi tersangkut dalam persoalan hukum tidak terjadi kembali.

"Seluruh masyarakat jangan hanya antusias dalam memberikan hak pilihnya saja, tapi tetap melakukan pengawasan dan kontol sosial agar permasalahan hukum terhadap Bupati terpilih tidak terulang lagi," pungkasnya. hk

Editor : Redaksi

Berita Terbaru