PONOROGO (Realita)- Puluhan peternak sapi perah di Kecamatan Pudak melurug kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo di Jalan Alun-Alun Timur, Jumat (17/06/2022).
Dengan mengendari 3 mobil pick up dan puluhan sepeda motor, para peternak sapi yang terdampak PMK ini mendatangi kantor wakil rakyat Ponorogo tersebut.
Baca Juga: Gantikan Giri 2 Bulan, Pjs Bupati Ponorogo Lanjutkan Program Prioritas
Sayang, agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ponorogo Meseri Effendi, dengan puluhan peternak sapi perah Pudak, dan Dispertahakan ini digelar tertutup, bahkan sejumlah wartawan yang hendak mengambil gambar dipaksa keluar ruangan.
Kedatangan puluhan peternak ke Dewan Ponorogo ini sendiri untuk menuntut Pemkab Ponorogo serius dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kecamatan Pudak yang kian tak terkendali, mereka juga mendesak Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan (Dispertahankan) Ponorogo, untuk rutin meng up date data kasus kematian sapi akibat PMK.
Salah satu peternak, Suwanto (48) warga Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak mengatakan, jumlah kematian akibat PMK di wilayahnya kian parah, hampir tiap hari 4 hingga 7 sapi perah mati akibat terjangkit virus ini. Pihaknya mendesak adanya penanganan yang serius guna mengendalikan virus ini.
" Agar menanggulangi wabah ini, jadi yang sudah terjangkit bagaimana cara mengatasinya, dan yang belum terdampak bagiaman mengantisipasinya," tuntutnya.
Suwanto mengungkapkan, pihaknya juga menuntut agar Dispertahankan membuka data real kematian sapi akibat PMK dan tidak ditutup-tutupi. Pasalnya, kendati angka kematian sapi telah mencapai 500 ekor, namun Dispertahkan hanya merinci 5 ekor sapi saja yang mati sejak 26 Mei 2022 lalu.
Baca Juga: Ingatkan Netralitas Jelang Pilkada, Pjs Bupati Ponorogo: ASN Jangan Bikin Kelompok Politik
" Seharusnya kematian juga terekspose. Seharusnya Satgas PMK yang ada di kecamatan kerjanya harus maksimal. Sehingga bisa mendata sapi yang potong paksa dan mati," desak peternak yang ke 29 sapi perahnya terjangkit PMK ini.
Menanggapi hal ini, Kepala Dispertahankan Masun berdalih, kekurangan SDM dalam melakukan up date data khususnya angka kematian hewan akibat PMK. Ia juga merinci dalam penyampaian data, pihaknya menggunakan 3 indikator yakni; subjek, prosedur pengambilan data, dan penyajian data.
" Kita siap saja. Cuma dalam prosedur pengambilan data ini kan harus benar-benar dicek betul, kalau asal kita tulis kalau gak di cek kan resiko nanti," dalihnya.
Akibat minimnya SDM di lapangan, pihaknya pun berencana akan melakukan rekrutmen tenaga venteriner sebanyak 22 orang, yang terdiri dari 12 dokter hewan 12 dan 10 paramedik.
Baca Juga: Sugiri Cuti 2 Bulan, Pemprov Jatim Tunjuk Joko Irianto Jadi Pjs Bupati Ponorogo
" Untuk itu kita akan buka rekrutmen tenaga venteriner 22 orang. Secepatnya," jelasnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Ponorogo Meseri Effendi mengaku untuk mempercepat penanganan PMK, ia akan mendesak Pemkab Ponorogo segera melakukan vaksinasi hewan yang belum terdampak.
" Percepatan Vaksinasi bagi hewan yang belum terdampak. Jangan menunggu. Kita kordinasikan dulu dengan Pemkab dari anggaran Rp 5 miliar pada pos BTT (Belanja Tidak Terduga) dialokasikan untuk vaksinasi," pungkasnya. znl
Editor : Redaksi
