JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan jangan buang badan soal anjloknya harga TBS (sawit).
“Kalau Pak Luhut bilang itu karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak ekspor, itu namanya buang badan dan tidak bertanggung jawab,” kata Deddy, Jakarta, dikutip Sabtu (9/7/2022).
Baca Juga: Luhut Kesal pada Pengkritik, Pengamat: Miris dan Tak Sejalan Marwah Demokrasi
Poltisi PDIP ini, menilai, anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani lantaran, kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor (PE) yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng yang kacau, tingginya beban pungutan ekspor dan flusing out.
Menurut Deddy, kekacauan tersebut yang menyebabkan harga TBS petani hancur di bawah kewajaran. “Jadi jangan cari kambing hitam soal Ukraina. Sebab harga keekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yang overload, sehingga tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO nya tidak bisa berjalan normal,” ungkapnya.
Deddy menyampaikan, pengelolaan CPO dan minyak goreng di bawah Luhut Binsar Pandjaitan gagal total. Ekspor tertahan dan merugikan negara, perusahaan sedang dirugikan karena kualitas CPO menurun dan petani kecil menjerit karena harga yang terjun bebas.
Bahkan, kata dia, di saat demand global menurun nyaris 30 persen, harga TBS dan CPO tetap rontok dibawah harga keekonomian. “Kenapa? Karena rantai pasok komoditas tersebut tersendat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi PDIP ini pun mengatakan, kondisi tersebut mendorong pasar global mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka akan minyak nabati.
Hal itu, kata dia, didapat dari mulai mengalirnya minyak nabati selain sawit di dunia. Salah satunya minyak bunga matahari dari Ukraina.
Baca Juga: Soal Pajak Hiburan, Luhut Dukung Pengusaha Lakukan Uji Materiil ke MK
“Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit di Indonesia yang carut marut, bukan semata-mata karena pengaruh global,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengatakan, jalan keluarnya adalah memperbaiki mata rantai produk sawit di mana jaminan pasokan dalam negeri terjaga baik volume maupun harganya.
“Sudah saatnya kebijakan DMO dan DPO dievaluasi, pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik,” tandasnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian Perdagangan kebut ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), dan bahan baku minyak goreng, agar harga TBS sawit petani membaik.
Baca Juga: Haris Azhar dan Fathia Bebas, Luhut: Kami Hargai Proses Hukum
Percepatan ekspor diminta dilakukan dengan menaikkan rasio angka pengali ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng menjadi tujuh kali lipat dari kewajiban pasar domestik (DMO).
“Saya minta Kemendag untuk dapat meningkatkan pengali ekspor menjadi tujuh kali untuk ekspor sejak 1 Juli ini dengan tujuan utama untuk menaikkan harga TBS di petani secara signifikan,” kata Menko Luhut.
Menko Luhut pun meminta Kementerian ESDM, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut.ini
Editor : Redaksi
