SURABAYA(Realita) – DPRD Kota Surabaya menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) yang sering gonta-ganti program. DPRD berharap tidak ada revisi lagi dalam program pembangunan kota karena anggaran telah dinaikkan tahun 2023.
“Jadi tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Wali Kkota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi. Makanya pasca dua Wali Kkota tersebut, kami minta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir,” ujar Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, (10/10/22).
Baca Juga: Lewat Pameran Lomba Inovboyo 2024, Pemkot Perkuat Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik di Surabaya
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Surabaya serius pada Sistem Drainase, tampak pada kebijakan anggaran yang tidak tanggung - tanggung dalam program berkaitan dengan drainase.
Pada tahun 2022 anggaran yang disiapkan sebesar Rp 541,1 miliar. Terbagi untuk tiga sub kegiatan diantaranya Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase, Rehabilitasi saluran drainase perkotaan serta pembangunan sistem drainase.
Direncanakan pada tahun 2023 Anggaran akan meningkat sebesar Rp867 miliar. Sistem Drainase Perkotaan di Surabaya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 boezem penampung air.
Baktiono menjelaskan, anggaran sebesar Rp867 miliar itu total yang meliputi, drainase, box culvert, Yudit atau saluran air kecil maupun besar, dan kami berharap ditengah kota juga harus banyak dipasang box culvert.
Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Kebut Perbaikan Saluran Air di Perkampungan Surabaya
Contohnya, kata politisi senior PDIP Kota Surabaya ini, di jalan Embong Malang dimana ada gorong-gorong sejak zaman Belanda, jadi kami harap petugas DSDABM Surabaya rutin turun membersihkan gorong-gorong tersebut untuk cegah banjir di tengah kota.
“Gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter dan memang dibangun permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota,” terang Baktiono.
Dirinya menerangkan, DSDABM Surabaya kami minta juga menangani saluran air yang ada di kampung-kampung atau di hilir, sehingga bisa terkoneksi dengan hulu.
Baca Juga: Berikan Motivasi Siswa GIKI 1 Surabaya, Wali Kota Eri Minta Tak Bedakan Sekolah Negeri dan Swasta
“Jadi jangan dibangun drainase di hulunya saja atau tengah kota, tapi perlu diperbaiki hilirnya atau saluran drainase yang ada di kampung-kampung,” tegas anggota dewan empat periode ini.
Baktiono kembali mengatakan, saluran kecil di gang-gang kampung meski hanya bisa dilewati sepeda motor yang belum ada salurannya wajib dipasang box culvert.
“Kan box culvert bisa dipasang di tengah-tengah gang, jadi bukan dipinggir gang. Nah kami berharap kenaikan anggaran di 2023 tersebut bisa mencakup pembangunan box culvert sampai ke gang-gang kampung,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
