KOTA MALANG (Realita)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang telah menggelar rapat paripurna dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di Lantai Tiga Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/10/2022).
Pada rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika itu, beragendakan Penjelasan Wali Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2023.
Wali Kota Malang, H. Sutaji, dalam penyampaiannya menjelaskan gambaran tentang proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Hal itu, kata Sutiaji, berdasarkan perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional, daerah, kebutuhan penyelenggara pemerintah daerah, penetapan target dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dinamika penganggaran untuk penanganan akibat Pandemi Covid-19. penanganan inflasi akibat kenaikan BBM, persiapan Pemilihhan Umum dan PILKADA serentak Tahun 2024 yang harus dipersiapkan Tahun 2023.
"Secara umum proyeksi rancangan APBD tahun anggaran 2023, bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2.393.554.031.778,00," kata Sutiaji.
Rinciannya, dibeberkan Sutiaji, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 1.179.181.683.130,00. Dan Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 1.133.063.257.273. Sedangkan dari Lain- lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 81.309.091.375, 00.
"Dalam pos belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.578.616.351.778,00. Yang mana terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Sedangkan pembiayaan daerah dirinci, yakni untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 196.250.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan penganggaran sebesar Rp 11.187.680.000, 00," bebernya.
Sutiaji berharap, Ranperda mengenai APBD TA 2023 segera mendapatkan pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Malang.
" Sehingga APBD TA 2023 dapat ditetapkan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dapat dilaksanakan pada awal tahun 2023 yang nantinya berdampak terhadap masyarakat," kata Politisi Partai Demokrat itu.
Beberapa pos belanja tersebut, lanjut Sutiaji, nantinya juga akan difokuskan ke dalam berbagai pembangunan infrastruktur. Dimana proyek-proyek tersebut diantaranya bakal direalisasikan untuk perbaikan jalan.
" Infrastruktur tahun 2023, kebanyakan pada jalan. Namun, banyak juga yang berkaitan dengan penanganan sampah, dan itu rutinitas,” katanya.
Sementara, terkait dengan rencana pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang, tidak dianggarkan dalam APBD 2023. Karena, itu nantinya akan masuk dalam pembahasan pembangunan Alun-Alun di Kecamatan Kedungkandang.
"Untuk pembangunan Alun-Alun Kedungkandang, masih belum tentu. Karena, status tanahnya masih dalam proses hukum. Sehingga, belum dianggarkan di tahun 2023," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, juga menyampaikan bahwa Alun-Alun Tugu Kota Malang, juga tidak dianggarkan dalam APBD 2023.
"Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kita sampaikan untuk pembangunan pedestrian juga sekalian tamannya. Totalnya belum tahu, perkiraan sekitar Rp 7 miliar. Itu pun, gabung pedestrian taman Rp 3,8 miliar dan pedestrian Rp 4,1 miliar," ungkapnya.
Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, yang akan digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur jalan di Kota Malang, pihaknya berharap agar Pemkot Malang nantinya bisa melakukan perawatan jalan beserta gorong-gorong, agar meminimalisir terjadinya banjir.
"Total anggaran di DPUPRPKP sebesar Rp 400 miliar. Itu untuk rehabilitasi jalan," pungkasnya.mad
Editor : Redaksi
