KABUPATEN MALANG (Realita)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sosialisasikan tahapan pemilu tahun 2024. Dalam sosialisasi itu, KPU menggandeng berbagai pihak, salah satu di antaranya adalah media massa. Tujuannya adalah, agar informasi dari KPU tersampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat.
"Artinya, secara kelembagaan KPU Kabupaten Malang membuka dengan teman-teman media massa. Dan yang paling penting adalah, banyak informasi yang akan kita sediakan untuk masyarakat mengenai Pemilu 2024 melalui media," ungkap Komisioner Devisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika di salah satu hotel di Kabupaten Malang, Selasa (08/11).
Baca Juga: Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Banten 2023-2028, Dibuka
Pria yang biasa disapa Dika itu mengatakan, tanpa adanya peran media, maka program KPU juga tidak bisa maksimal untuk tercapai. Selain itu, media sebagai pihak yang memberikan pendidikan kepada hayalak umumumum. Ia juga memgatakan, media juga sebagai kontrol sosial.
"Media juga bisa mengontrol segala dinamika yang ada," ucap dia.
Dika juga mengungkapkan, perlunya menggandeng media untuk turut memberikan edukasi kepada publik, dan juga sebagai kontrol kepada KPU, apabila ada sesuatu dari pihaknya yang tidak sesuai peraturan maupu regulasi.
"Kami berharap kepada media untuk hersinergi kepada kami demi mencapi hal yang lebih baik," harapnya.
Selain itu, kata Mahardika, dengan keterlibatan media massa diharapkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2024 mendatang menjadi aktif.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, bukan hanya gawenya (pekerjaannya) Parpol (Partai Politik), KPU dan pemerintah saja. Akan tetapi perlu keterlibatan partisipasi aktif masyarakat.
"Supaya masyarakat terlibat aktif. Dengan bersama media,kita sampaikan informasi seluas-luasnya. Sehingga dari ketidaktahuan, muncul kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti," tandas dia.
Dijelaskan juga oleh Mahardika, bahwa keterlibatan masyarakat tersebut, diantaranya adalah aktif mengecek apakah dirinya terdaftar sebagai pemilih. Dapat melibatkan diri sebagai penyelenggara mulai dari PPK, PPS di KPPS.
Pihaknya pun mengapresiasi bagi setiap orang yang bersedia mendaftar. Selain itu, diharapkan supaya masyarakat menjaga kondusifitas situasi saat kampanye.
Baca Juga: Lantik 921 PPS Pemilu 2024, Bupati Ponorogo: Kawal Serius Demokrasi
"Kampanye kan penyampaian visi-misi, itu perlu diketahui masyarakat. Kemudian masyarakat harus dapat menjaga diri, dan tidak ada keperpihakan dengan melibatkan diri. Jadi, soal urusan politik ya diselesaikan di TPS, tidak dibawa ke lingkungan keluarga, dan bisa menjadi konflik," tegas dia.
Sementara, tahapan yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Malang hingga saat ini adalah verifikasi terhadap partai politik calon peserta Pemilu 14 Februari 2024. Namun untuk Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati atau Wali Kota akan jatuh pada 27 November 2024. Sedangkan ujungnya, pada 14 Desember 2024, untuk penetapan Parpol peserta pemilu.
"Selain itu, di waktu yang sama kita beriringan dengan oembentukan badan Ad Hoc. Yang mana dimulai akhir November tahun ini. Artinya di satu tahapan berjalan, kita juga menjalankan tahapan yang lain. Meski jumlah personil kita tidak bnyak, tapi manajemen sudah bisa kita terapkan secara maksimal," jelas Dika.
Ia juga menjelaskan, hingga saat ini tercatat ada sembilan Parpol yang sudah dilakukan vetifikasi faktual oleh KPU. "Dari sembilan Kantor Parpol tersebut, sudah dilakukan verifikasi faktual. Dan ada pernyataan kantor itu bisa digunakan hingga tahapan terakhir hingga 2024. Sekarang kita menunggu verifikasi faktual keanggotaannya dari sembilan Parpol tersebut," papar Mahardika.
Sedangkan, untuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kabupaten Malang dalam Pemilu serentak 2024 mendatang diperkirakan bertambah.
Baca Juga: Sosialisasi Kampung Demokrasi Lebak Banten, Ciptakan Pemilu yang Jurdil
"Kalau DPT Pilkada di Tahun 2020 lalu sejumlah 2.003608. Kalau di tahun 2024, estimasinya lebih dari tahun lalu," paparnya.
Mengenai anggaran penyelenggaraan pemili 2024 mendatang, Mahardika mengatakan, bakal mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 lalu.
"Mengenai anggarannya, saat ini kita belum bisa ngomong mengenai jumlahnya berapa. Kita akan hitung nanti. Karena pembahasan mungkin dilakukan di pertengahan tahun 2023. Kalau estimasi dimungkinkan ada kenaikan," jelasnya.
"Kemarin kita mengajukan Rp 85 miliar, namun ada SILPA Rp 11 miliar sekian. Untuk kedepan anggaran yang dibutuhkan semoga tidak lebih dari Rp 150 miliar. Nanti Pilgub dan Pilbup dilakukan secara bersama, tentu ada pembagaian dengan provinsi. Semoga tercover banyak dari provinsi," pungkasnya.mad
Editor : Redaksi
