JAKARTA - Imigrasi mengatakan ada lima orang yang diminta KPK untuk dicegah bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Salah satunya istri Lukas Enembe, Yulce Wenda.
"Atas nama Yulce Wenda, yang bersangkutan aktif dalam daftar cegah dengan masa pencegahan 7 September 2022 sampai dengan 7 Maret 2023," kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).
Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Dicekal
Sebelumnya, KPK menyebut ada empat orang yang dicegah ke luar negeri terkait kasus Lukas Enembe. Jika ditambah dengan Yulce, jumlah orang yang dicegah ke luar negeri terkait kasus ini menjadi lima orang.
KPK sebelumnya menyatakan empat orang dicegah berpergian ke luar negeri terkait kasus Lukas Enembe. Keempat orang itu berstatus sebagai saksi.
"Saat ini kami juga telah mencegah beberapa pihak ke luar negeri, setidaknya ada empat orang yang dilakukan cegah ke luar negeri," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Baca Juga: OC Kaligis Bela Lukas Enembe dan Keluarga
Ali mengatakan keempat orang ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Lukas Enembe. Pencegahan itu dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan sebagai saksi.
"Tentu pihak-pihak ini adalah orang yang keterangannya sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan sehingga harapannya ketika dipanggil sebagai saksi, para saksi ini berada di dalam negeri sehingga memperlancar proses pemeriksaan sebagai saksi di hadapan penyidik KPK," ucap Ali.
Baca Juga: KPK Tangkap Gubernur Papua Lukas Enembe
Keempat orang yang dicegah ke luar negeri itu adalah Lusi Kusuma Dewi selaku Ketua RT, Dommy Yamamoto dan Jimmy Yamamoto dari pihak swasta, serta Direktur PT RDG Gibbrael Isaak.
"Ada yang sejak akhir November dan ada juga di bulan Desember kemarin. Keempatnya dengan waktu yang berbeda-beda. Tapi yang pasti pencegahan itu kami lakukan 6 bulan pertama berikutnya dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan proses penyidikan. Sekali lagi, pencegahan tentu dalam rangka proses penyidikan agar memudahkan dan memperlancar proses pemeriksaan," ucap Ali.ik
Editor : Redaksi
