MADIUN (Realita) - Jelang Pemilu 2024, Lapas Kelas I Madiun terus berupaya agar warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan porsi yang sama dalam menggunakan hak suaranya.
Pasalnya, dari 1.175 WBP yang tercatat hingga Kamis (26/1/2023), 300 orang di antaranya belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu ia telah berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk nantinya akan bertandang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, untuk mencarikan solusi.
Baca Juga: Delapan Narapidana Lapas Sidoarjo Sujud Syukur Dapat Hak PB dan CB
“Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024, memang WBP diberikan hak untuk memilih. Prinsip ini yang harus dipahami bersama, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU bahwa semangat kita sama, agar WBP ini nanti dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” kata Kepala Lapas Kelas I Madiun, Kadek Anton Budiharta, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, meski Pemilu serentak baru dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang, namun jauh-jauh hari pihaknya telah menyiapkan data apa saja yang diperlukan sebelum nantinya dilakukan perekaman biometerik oleh petugas Dispendukcapil. Salah satunya mendata nama dan alamat WBP.
“Kalau jumlah WBP itu dinamis ya, apalagi Lapas I Madiun ini kan juga banyak menerima pindahan dari Lapas di luar Madiun,” ujarnya.
Baca Juga: Lagi, Dua Napiter di Lapas Kelas I Madiun Setia NKRI
Sementara itu Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana menyambut baik upaya Lapas I Madiun yang turut serta menyukseskan gelaran Pemilu 2024. Terkait masih adanya sejumlah WBP yang belum memiliki NIK, nantinya akan dikoordinasikan dengan Dispendukcapil untuk dilakukan perekaman
“Kondisi ini akan kita koordinasikan dengan Dispendukcapil untuk dilakukan pengecekan dan sekiranya bisa dilakukan perekaman untuk WBP yang belum memiliki identitas kependudukan secara lengkap,” katanya.
Baca Juga: Petugas Masih Temukan Benda Terlarang di Lapas Pemuda Madiun, Salah Siapa?
Wisnu menegaskan, kunjungan pucuk pimpinan Lapas di Madiun ke kantor KPU merupakan koordinasi awal agar kedepannya saat proses pendataan pemilih dan proyeksi pendirian TPS lokasi khusus di Lapas bisa terkoordinasi dengan baik sejak awal.
“Intinya kami merespon positif apa yang dilakukan Kalapas yang ada di Madiun ini demi suksesnya Pemilu 2024 nanti,” tandasnya.paw
Editor : Redaksi
