Sabtu, 19 Jun 2021 WIB

IPW Sebut Papua Bagian Kecil Indonesia, GAMKI: Luka Papua, Adalah Luka Indonesia

Senin, 07 Jun 2021 21:45 WIB
IPW Sebut Papua Bagian Kecil Indonesia, GAMKI: Luka Papua, Adalah Luka Indonesia

JAKARTA (Realita)- Beberapa hari yang lalu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Papua adalah bagian kecil Indonesia. Ketua IPW mengkritik kinerja Baintelkam Polri yang hanya fokus kepada persoalan Papua saja.

Merespon pernyataan Neta S Pane, Wakil Sekretaris  Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Yanuserius Zega menyampaikan bahwa Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia yang selama puluhan tahun, masyarakatnya, terkhusus orang-orang asli Papua, telah mengalami kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. 

"Saat ini, masih ada ribuan pengungsi yang belum kembali ke rumah karena konflik kekerasan yang terjadi di daerah mereka. Luka dan sakit yang dirasakan masyarakat di Tanah Papua, adalah juga luka dan sakit yang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia," kata Yanuserius Zega di Jakarta, pada Senin (7/1/2021).

Zega mengingatkan Ketua IPW bahwa persoalan Papua bukan hanya persoalan kecil yang dirasakan oleh rakyat di Papua saja. Menyelesaikan persoalan Papua tidak hanya berdampak positif untuk masyarakat Papua, melainkan juga untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. 

"Beberapa hari yang lalu, Ketua IPW Neta S Pane mengatakan bahwa Papua hanya bagian kecil Indonesia. Kami ingatkan, layaknya tubuh, ketika ada satu bagian tubuh yang terluka dan tersakiti, sekecil apapun itu, seluruh tubuh juga akan merasakan sakit yang sama. Apa yang dilakukan Baintelkam adalah bagian dari menyembuhkan luka Papua, agar seluruh tubuh yang bernama Indonesia dapat sembuh dan kembali sehat," tegasnya.

Kepala Departemen Pembangunan SDM Papua DPP GAMKI, Bernard Rumpeday mengharapkan Pemerintah melalui institusi dan lembaga terkait dapat secara intensif melakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat dan pemuda Papua.

Menurut Rumpeday, dialog harus dilakukan sehingga pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi, suara, dan jeritan hati dari tokoh serta perwakilan masyarakat Papua terkait persoalan-persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan yang masih terjadi di Tanah Papua.

"Dengan melakukan dialog dan mendengar suara jeritan hati dari rakyat Papua, kami berharap Pemerintah dapat secara objektif melakukan kebijakan yang tepat dan adil untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan yang masih terjadi di Tanah Papua," ujarnya.

Rumpeday menegaskan, persoalan Papua harus diselesaikan dengan pendekatan dialog dan kemanusiaan, bukan dengan cara kekerasan. Dengan pendekatan dialog, diharapkan dapat lahir resolusi damai yang abadi sehingga Tanah Papua dan masyarakat dapat kembali merasakan keadilan dan kedamaian.

"Pemerintah saat ini harus melakukan dialog dengan berbagai tokoh dan perwakilan masyarakat Papua. Dialog ini perlu dilakukan, namun harus dengan orang-orang yang tepat dan memahami konteks persoalan Papua agar resolusi damai yang abadi dapat tercapai di atas Tanah Papua," pungkasnya.tom