JAKARTA (Realita)- Puluhan ribu buruh dan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Ultimatum. Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia menggelar unjuk rasa didepan gedung DPR RI Jakarta Selasa (18/2/2023). Dalam aksinya mereka membawa 10 tuntutan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Salah satu tuntutannya adalah menolak disahkannya Peraturan Perundangan (Perpu) Cipta Kerja. Sebagaimana di maksud pengganti Undang- Undang nomor 11 tahun 2020 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi karena cacat formil.
Baca Juga: Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik ke-9 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
Berdasarkan pantauan Realita.co didepan pintu gerbang gedung MPR/DPR RI hari ini, walaupun hujan deras mengguyur para element yang mengadakan aksi unjuk rasa terus tapi tidak mematahkan semangat mereka, dan peserta aksi terus melakukan orasi didepan gedung parlemen. Dengan membawa sejumlah spanduk dan poster para peserta aksi merapat ke barisan depan mobil Komando.
Tidak hanya itu, mereka juga saling bergantian menyampaikan orasi dengan menuntut agar DPR tidak mengesahkan Perpu Cipta kerja. Menariknya dalam aksi unjuk rasa, terlihat ada salah satu orator yang ikut menaiki mobil komando, yakni pengamat Politik Rocky Gerung.
Dalam orasinya dia mengatakan jika undang- undang Cipta Kerja merupakan aturan yang tidak layak. Ia bahkan menyebut jika UU itu paling jelek yang ada di Asia Pasifik.
"Lebih baik dibatalkan saja UU atau Perpu Cipta kerja ini, " ucapnya dihadapan peserta aksi, pada Selasa (28/2/2023).
Rocky juga mengatakan, aksi ini bukan untuk menuntut hak segelintir pihak, melainkan semua masyarakat Indonesia untuk memilih Presiden di Pemilu 2024. Oleh karena itu, dirinya juga mengatakan, tidak ingin adanya penundaan Pemilu, biarpun ada berbagai pihak menginginkannya.
"Jadi aksi bukan sekedar aksi untuk menuntut hak-hak buruh, tapi menuntut hak rakyat Indonesia supaya pemilu itu diadakan. Hanya dengan pemilu kita bisa mengubah keadaan, Itu point-nya," ungkapnya.
Demikian pula Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika menuturkan jika Perpu Cipta Kerja telah mengancam sektor kehidupan rakyat. Baik itu buruh, mahasiswa dan masyarakat, terlebih yang ada di wilayah perkotaan.
"Perppu Cipta Kerja secara pasti mengancam kesejahteraan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan di wilayah pedesaan dan pelosok negeri," ucapnya.
Berikut ini 10 tuntutan massa aksi demo didepan gedung MPR/DPR RI:
Baca Juga: Undip Buka Jalur Ujian Mandiri Program Sarjana
1.Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja.
2.DPR RI menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.
3.Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi.
4.Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
5.Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan setop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak.
Baca Juga: Besok, Ribuan Buruh Labrak Istana Presiden Tolak Tapera
6.Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah, serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional.
7.Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis di segala jenjang.
8.Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.
9.Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja non-PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), pengemudi ojek online, dan lain lain.
10 .Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).tom
Editor : Redaksi
