MALANG (Realita)- Dalam rangka menuju Internasional Women’s Day (IWD) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Jawa Timur melalu Divisi Isu Keperempuanan melakukan audiensi Dinas Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Rabu kemarin, 1 Maret 2023.
Dalam audiensi tersebut diwakili oleh berbagai BEM kampus yang tergabung dalam aliansi BEM PTNU JATIM khusunya anggota divisi keperempuan BEM PTNU JATIM.
Baca Juga: Undip Buka Jalur Ujian Mandiri Program Sarjana
Koordinator Isu Keperempuanan BEM PTNU JATIM, Windi Wulandari mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya menyampaikan hasil riset kajian kritis mengenai kondisi perempuan secara umum di berbagai bidang. Mulai dari di soal tingginya angka kekerasan seksual, ekonomi, pendidikan serta partisipasi poltik dalam pembuatan kebijakan strategis.
"Dalam audiensi dan diskusi tersebut kami menyampaikan hasil riset dan kajian mengenai kondisi umum perempuan di jawa timur di berbagai aspek, diantaranya tentang tingginya angka kekerasan seksual, kerentanan kemiskinan pada perempuan serta pendidikan dan partisipasi perempuan dalam kebijakan dan politik," ucapnya, Jum'at (3/3/2023).
Ia membeberkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yakni 2010 hingga 2020, jumlah kekerasan seksual di tanah air cenderung mengalami peningkatan beruntun, mulai dari 105.103 kasus di tahun 2010, hingga mencapai 299.991 pada tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan 19,6% per tahun.
"Adapun mengalami penurunan hanya terjadi pada tahun 2015 & 2019 masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus," bebernya.
Kata Windi, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat korban kasus kekerasan seksual di sepanjang 2021 yakni sejumlah 5.376 pada laki-laki dan perempuan sebasar 21.735.
Di tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan didominasi oleh pemerkosaan dengan sejumlah 597 kasus atau 25% dari total seluruh kasus, kemudian disusul kasus incest (inses) dengan jumlah 433 kasus dan kekerasan seksual mencapai 375 kasus.
"Dari jumlah tersebut, provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang memiliki kasus perkosaan adalah Jawa Timur," kata Windi.
Windi melanjutkan, berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya yakni sejumlah 21.75 kasus. Berdasarkan data SIMFONI total jumlah kasus kekerasan di sepanjang 2022 sejumlah 27.589 yang terdiri dari 4.634 korban lelaki dan 25.050 korban.
Baca Juga: Ancam Kebebasan Pers, IJTI Surabaya Tolak Pasal-Pasal Bermasalah RUU Penyiaran
"Tingginya angka kekerasan seksual diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun perempuan selalu mendominasi korban kekerasan dan paling rentan. Dan Jawa Timur menempati posisi teratas dengan jumlah korban perempuan kekerasan seksual tertinggi di Indonesia yakni sejumlah 2136 orang. Posisi kedua dan ketiga ditempati Jawa Tengah dan Jawa barat," terangnya.
Sedangkan terkait kerentanan kemiskinan pada perempuan, Windi mengatakan, dari tahun ke tahun Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara umum terdapat indikasi ketidaksetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, menurutnya, hal ini sangat mempengaruhi peran tenaga kerja khususnya pada perempuan baik dalam hal keberdayaan maupun dari sisi kerentanan ekonomi.
Pihaknya mencatat, pada tahun 2021 berdasarkan publikasi profil angkatan kerja Jawa Timur terdapat 29.960 rumah tangga dari total penduduk sekitar 40,016 juta jiwa dengan klasifikasi 20.291.592 adalah laki-laki dan 20.374.104 merupakan perempuan.
Data tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dari 16,27 juta orang perempuan usia kerja tahun 2021 perempuan yang masuk kedalam kelompok angkatan kerja mencapai (56,11%) sedang yang tidak masuk dalam angkatan kerja sebanyak (43,89%) dengan klasifikai yakni bekerja (53,25%), kemudian yang mengurus rumah tangga sebesar (33,59%), sekolah (6.53%), melakukan kegiatan lainnya (3,77%) dan menganggur (2,68%) dari jumlah total penduduk usia kerja.
"Data diatas memperlihatkan bahwa masih terdapat hampir separuh atau 43,89% jumlah perempuan di usia kerja yang rentan terhadap kemiskinan karna tidak tergolong sebagai angkatan kerja khususnya di provinsi Jawa Timur, " kata Windi.
Baca Juga: Galon Air Jadi Simbol Baru Demo Pro Palestina di Kampus-kampus AS
Selain persoalan di atas, kata Windi, BEM PTNU JATIM juga mendiskusikan perihal kondisi umum statistik pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan dan partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan serta politik.
"Karena, hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi perempuan dalam berbagai aspek untuk menghilangkan marjinalisasi perempuan," ujarnya.
Audiensi tersebut, kata Windi disambut baik oleh DP3AK Jatim, melalui Kepala Bidang Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3AK Jatim, Ida Tri Wulandari.
"Audiensi disambut baik. Ibu Ida menjelaskan berbagai macam rancangan program serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menanggulangi berbagai persoalan mengenai kondisi perempuan sekaligus memberikan perspektif-perspektif baru," kata Windi.
Dari hasil audiensi itu, pihaknya mendapatkan berbagai macam catatan penting sekaligus berbagai macam rekomendasi khusunya bagi Mahasiswa dalam berperan mengawal isu perempuan.mad
Editor : Redaksi
