PONOROGO (Realita)- Pasca terungkap praktik percaloan dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru Tahun 2021 pada akhir tahun lalu. Kini oknum Calo P3K kembali bergentayangan mencari korban.
Terbaru, oknum calo diketahui tengah mencari korban petugas Penyuluh Pertanian Swadaya di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan) yang akan mengikuti rekrutmen P3K tahun 2023.
Baca Juga: Soal Joglo Anies Baswedan, Ini Jawaban Pemkab Ponorogo
Mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Ponorogo, para calo ini menghubungi sejumlah petugas penyuluh pertanian dan dijanjikan dapat menjadi P3K penyuluh tahun ini, tentunya dengan membayar sejumlah uang.
" Memang benar saya seminggu lalu saya dilapori oleh Kepala Dinas Pertanian bahwa ada oknum yang mengatasnamakan pegawai BKD dan menawari penyuluh pertanian swadaya untuk diangkat sebagai PPPK," ujar BKPSDM Andy Susteyo, Selasa (07/03/2023).
Andy mengaku, para oknum calo ini menggunakan modus dapat meloloskan korban tanpa melalui jalur tes, namun pemberkasan. Hal ini terungkap setelah salah satu petugas penyuluh pertanian melapor ke kepala Dispertahankan Masun, dimana percakapan dalam telepon oknum calo dan petugas itu direkam.
Baca Juga: Arus Balik, Ratusan Pemudik Gunakan Bus Gratis Pemkab Ponorogo
" Tidak ada jalur khusus, pemberkasan langsung diangkat dan apalagi membayar sejumlah uang, itu tidak ada. Saya pastikan itu penipuan. Saya minta teman-teman penyuluh pertanian swadaya tidak terkecoh dengan modus-modus seperti itu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dispertahakankan Masun mengaku, sejumlah penyuluh pertanian swadaya di 4 kecamatan yakni, Balong, Sawoo, Bungkal, dan Jenangan memang dihubungi oknum calo itu.
" Setelah kita konfirmasi ke BKPSDM tidak ada jalur rekrutmen itu. Ini ulah penipu yang ingin cari korban," akunya.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Bupati Ponorogo Revitalisasi Puskesmas Ngrayun
Masun mengaku, di Ponorogo sedikitnya ada 137 penyuluh pertanian swadaya yang tersebar di 21 kecamatan, atau 6 sampai 7 orang per kecamatan.
" Mereka ini relawan karena gak digaji. Kalau melihat dari aturan mereka tidak bisa karena bukan pegawai pemerintah yang mendapat gaji atau honor," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi
