SURABAYA (Realita) - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (DJPb Jatim) selenggarakan Forum High Level Executing Agency Dialogue Tahun 2023 dengan tema “Bersama Mewujudkan Peran APBN Bagi Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Jawa Timur” di Shangri-La Hotel Surabaya, Selasa (12/9/202).
Kegiatan evaluasi dan koordinasi dengan para Pimpinan utama Satker Kementerian Negara/Lembaga (termasuk 35 Satker BLU) beserta Pemda selaku pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini menghadirkan Staf Khusus Menteri Keuangan RI Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Prof. Candra Fajri Ananda SE M.Sc Ph.D sebagai Keynote Speechnya.
Baca Juga: Investasi di Jatim Sampai Triwulan III-2023 Capai 90%
Dalam forum ini dilaksanakan dialog antara Pimpinan Satker K/L di Jawa Timur dan Pemda dengan Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN), dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkenaan dengan dampak eksekusi pelaksanaan anggaran K/L di Jawa Timur Bagi Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan di Jawa Timur.
Di samping itu juga disampaikan penyerahan apresiasi kepada Satker Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang patut dipandang berkinerja terbaik dalam mendukung upaya mewujudkan kontribusi positif penyelenggaraan IKFP (Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah) di Jawa Timur.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Provinsi Jawa Timur, Taukhid, mengatakan, sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBN bukan sekedar pembiayaan kegiatan pemerintahan (baik pusat maupun daerah), tetapi juga merupakan stimulus ekonomi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pencapaian tujuan stimulus tersebut diwujudkan dalam bentuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi. APBN Tahun 2023 yang mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.061,17 triliun ditargetkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi 5,3%.
Baca Juga: Kemenkeu Jatim dan Polda Perkuat Sinergi dan Kolaborasi
Sebagai bagian dari perwujudan amanat tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi paling kurang sebesar Rp143,23 triliun (4,68%) meliputi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp77,76 triliun, Belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp45,25 triliun, dan Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga (Subsidi) sebesar Rp20,22 triliun.
Sampai akhir Agustus 2023, Belanja Transfer Ke Daerah yang telah terealisasi sebesar Rp50,89 triliun (65,42%), dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp27,54 triliun (60,33%).
Sedangkan Belanja Subsidi dalam bentuk subsidi energi dan non energi telah nyata dinikmati masyarakat di Jawa Timur, pembayarannya dilakukan oleh kantor bayar (KPPN) di Jakarta.
Baca Juga: APBN KiTa Regional Jatim: Penerimaan Pajak Capai 97,45 Persen, Tumbuh 3,22 Persen
"Capaian realisasi tersebut telah menggambarkan kinerja positif yang diharapkan dapat secara positif mampu mendongkrak, bukan saja kinerja layanan publik yang diselenggarakan satuan-satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga, tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan sesuai rencana," kata Taukhid.
"Kendati demikian, menilik capaian pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II tahun 2023 yang baru mencapai 5,10% (c to c), masih menuntut dukungan percepatan realisasi anggaran Pemerintah (pusat dan daerah) sejak akhir Triwulan III ini," pungkasnya.gan
Editor : Redaksi
