KAB. BEKASI (Realita)- Bergulirnya polemik adanya dugaan kuat terkait keterlibatan pihak sekolah dalam hal pengadaan barang/jasa dalam hal ini, paket seragam sekolah siswa-siswi di SMPN 3 Cibarusah, Kabupaten Bekasi semakin lama semakin menguak, pasalnya lokasi yang terletak di Perumahan MBJ 2 Blok C3 No. 1, dimana para orang tua murid memesan paket seragam yang sebelumnya dirujuk pihak sekolah melalui wali kelas masing-masing adalah sebuah rumah kediaman yang diduga milik seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pengajar dan juga sebagai Kepala Sekolah di salah satu sekolahan.
"Bener ini alamatnya, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu pada datang kesini, untuk memesan seragam sekolah," ucap warga sekitar yang tidak bisa disebutkan namanya kepada wartawan, Senin (18/9/2023)
Masih sambung keterangan warga di lokasi, pekerjaan Pak Noval guru, malah Kepsek katanya, cuma orangnya jarang disini. Ini rumah Pak Noval, cuma yang nempatin anaknya yang laki-laki.
"Untuk nama anaknya saya juga kurang tahu, Pak Noval nya sudah tua lah dan jarang bersosialisasi ke tetangga, tapi yang bersangkutan juga suka main kesini, untuk alamatnya bener disini," terangnya.
Sejumlah orang tua siswa-siswi di SMPN 3 Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan mahalnya harga paket seragam anak lantaran jauh diatas harga pasaran, paket seragam tersebut meliputi satu stel seragam olahraga, baju batik atasan, baju atasan siswa-siswi untuk hari Jum'at.
Menurut informasi yang didapat oleh awak media sebelumnya, pihak sekolah memberikan intruksi jika para orang tua murid untuk memesan di salah satu alamat dengan harga seragam yang akan dibeli siswa laki-laki senilai Rp 950 ribu dan Rp 980 ribu untuk siswi perempuan dengan jumlah siswa-siswi angkatan 2023/2024 kurang lebih sebanyak 350 anak.
“Bapak/Ibu orang tua siswa untuk pemesanan seragam siswa, silahkan Perum Mutiara Blok C3 No.1, belakang pemasaran MBJ2, besok tanggal 19 Juli 2023 hari Rabu jam 08.00 sampai jam 14.00,” beber RR salah satu orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya, Jum'at (15/9).
Dikutip dari media Antara, 14 Juni 2022 Kepala Dinas sebelumnya, Carwinda mengatakan saat ini Tim Saber Pungli membantu tugas Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan pelaksanaan PPDB daring. Mereka memberikan edukasi pencegahan praktik pungutan liar di lingkungan satuan pendidikan.
"Karena ada isu yang berkembang maupun pengamatan Tim Saber Pungli, ketika proses PPDB di sekolah, muncul berbagai laporan atau informasi adanya percobaan praktik pungutan liar. Kami melakukan road show sosialisasi bersama Tim Saber Pungli. Kemarin kami baru saja sosialisasi di SMPN 3 Cikarang Utara, SMPN 2 Tambun Selatan dan SMPN 1 Babelan," ungkapnya.
Indra Charismiadji selaku pengamat pendidikan juga memberikan komentar pedasnya, perihal adanya dugaan kongkalikong pihak kepala sekolah dengan berbagai pihak-pihak dalam pengadaan paket seragam di sekolah menengah pertama negeri yang katanya dibiayai pemerintah demi mencerdaskan generasi anak bangsa.
Indra mengungkapkan, di Bekasi masih ratusan ribu, di Jawa Tengah malah hingga jutaan, kalau saya cara berfikirnya sederhana, kembali ke amanat konstitusi, jadi setiap kebijakan yang diambil pemerintah hilirnya atau muaranya harus mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Dan sekarang pertanyaan nih? Memaksa masyarakat untuk membeli seragam dengan harga yang tidak wajar dengan dipaksa, apakah itu berujung dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dilihat dari kajian-kajian yang muncul, seragam itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan kemampuan dan kecerdasan siswa," imbuhnya.
Masih jelas kata Indra Charismiadji, tidak ada hubungannya dan itu kajian akademis loh, dari berbagai universitas tinggi yang ada, semua menunjukan tidak ada korelasinya dengan penyeragaman baju sekolah dengan prestasi siswa, jadi tidak pernah ditemukan mereka yang tidak memakai seragam lebih pintar dengan mereka yang memakai seragam.
"Jadi kenapa dipaksain anak-anak kita diharuskan membeli seragam, jangan-jangan disini niatnya memperkaya pihak-pihak tertentu, tujuannya lebih ke ekenomi, itu muncul dari kajian-kajian tentang seragam ini. Jadi kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kepentingan akademis, dan disini bertentangan dengan konstitusi dengan hasil moto pendidikan kita yang sangat buruk. Tetapi kita memaksakan anak-anak kita memakai seragam, disisi lain bukan kita tidak mendorong keberagaman, katanya Bhineka Tunggal Ika, kenapa dalam pendidikan lebih didorong keseragaman," Imbuhnya.
Terkait regulasi aturan-aturan pelarangan bisnis dilingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud-Ristek perihal praktik jual beli seragam di lingkungan sekolah sudah diatur berdasarkan Pasal 13 Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022. Komite Sekolah sebagai wadah orang tua siswa, baik individu atau kolektif juga dilarang melakukan jual beli seragam di sekolah menurut Pasal 12 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Menurut Indra, aturan tersebut yang mengeluarkan kementrian tetapi kementrian sendiri yang buat aturan harus memakai seragam, kan sama saja," ulasnya.
"Kalau saya, bebaskan saja seragam, buat apa anak dipakaikan seragam, padahal hasil risetnya itu tidak berhubungan antara prestasi dengan seragam.
Jadi apa manfaat anak-anak kita, harus di paksa pakai seragam, kan itu dulu yang harus ditanya?biasanya alasannya, untuk tidak membedakan si kaya dan si miskin, lah faktanya anak orang miskin seragamnya cuma 1 dan dipakai setiap hari, akan kelihatan sedangkan anak orang kaya, setiap hari seragamnya ganti," ungkapnya.
Masih sambungnya, jadi kan tidak manfaat, memang kita negara komunis, yang semua kita harus diseragamkan. Bahkan di Cina saja, negara komunis sudah tidak model harus di seragamkan.
"Kita bicara sekolah negeri sekolah publik, yang ditujukan untuk orang miskin, buat apa? kalau buat makan saja susah, buat apa dipaksakan untuk membeli seragam," tegas Indra yang juga jebolan Dana University, Ottawa Lake, Amerika Serikat.
Dirinya merinci, ditemukan beberapa orang tua di wilayah Semarang, Jawa Tengah mereka adalah pengemudi ojol, mereka bingung karena anaknya sekolahnya gratis tetapi biaya seragmnya 3 juta dengan rincian 2,5 juta bahan, 500 ribu jahit. Mereka stres mau bagaimana dapatkan uang untuk biaya seragam dan harus cas kan," paparnya.
Adalagi orang tua buruh pabrik diwilayah Ungaran, baju seragamnya Rp.1,7 juta, dia pusing juga, jadi yang beban hidup makin berat dan pemerintah tidak ada upaya untuk mengurangi beban rakyat itu, untuk survei gak bermanfaat," tambahnya.
Intinya kebijakan yang dibuat apakah membuat bangsa ini semakin cerdas, karena tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsakan, kalau jawabn engga, ngapain dipaksain? Kalau pejabat pemerintah menjelaskan kepada saya, apa hubungannya seragam dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan prestasi anak bangsa, tolong tunjukan risetnya?Kalau ada, oke kita bisa berdebat disitu, kalau tidak buat ap? diluar negeri, murid yang memakai seragam sekolah anak orang kaya, kalau sekolah negerinya disana bebas, tapi kalau disini terbalik dan prestasinya diatas Indoneasia, jadi kenapa harus bersikeras mewajibkan anak-anak kita memakai seragam, katanya mendorong keberagaman. Kok jadinya keseragaman, dan ini yang jadinya berujung pemaksaan, misalnya pemaksaan hijab buat mereka yang tidak mau memakai hijab kan begitu, karena maendset nya semua harus beragam.
"Negara kita kan negara pancasila apa negara komunis, kita kembalikanlah apa yang mau dibangun oleh para pendiri bangsa, cita-cita konstitusi kita apa," pungkasnya.
Ketika dikonfirmasi ulang, Imam Faturochman selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, apakah pihaknya memperbolehkan bisnis tersebut dan langkah apa yang akan diambil terkait keluhan para orang tua siswa-siswi. Dirinya belum memberikan respon dan keterangan resmi kepada wartawan.tom
Editor : Redaksi
