LAMONGAN (Realita) - Pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Lamongan Tahun 2024 digelar di ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kamis (16/11), juga berpendapat tentang kinerja Pemkab Lamongan yang dirasa lemah.
Salah satunya dinilai dari pengawasan terhadap pendapatan dari pemakaian kekayaan Daerah di sektor Retribusi Jasa Usaha yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, seperti sewa gedung, sewa tanah, sewa alat berat dan sewa lapangan yang belum sesuai dengan realita.
Baca Juga: Alokasi Anggaran di Lamongan Turun Drastis, Hamzah Fansyuri : Lebih Baik Tutup Saja
"Trafik penggunaan jasa sewa tersebut yang sebenarnya seperti hasil pendapatan dari sewa stadion yang hanya dilaporkan sebesar Rp. 7.200.000,- dibandingkan dengan realita yang terjadi trafik penyewa sepanjang tahun 2023, penggunaan stadion yang sebenarnya lebih dari 10 kali, " papar anggota DPRD Lamongan F-PAN, Hamzah Fansyuri, saat membacakan pandangan umum di tengah paripurna siang itu.
Selain itu diharapkan adanya optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah melalui Optimalisasi Bank Daerah untuk pengembangan BUMDes dan UMKM di Lamongan, sentralisasi pengelolaan website, radio, TV dan media dan penambahan anggaran modal kepada Perusahaan Daerah.
"Dinas Perdagangan dirasa kurang agresif dan inovatif dalam melakukan pengenalan produk UMKM Kabupaten Lamongan ke kancah Nasional maupun Internasional, " lanjutnya.
Selain itu, F-PAN juga menyampaikan pendapat soal belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belaja tak terduga dan belanja transfer yang secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 3.386.855.946.950.000,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 206.434.688.950,- atau naik sebesar 6,49%.
Baca Juga: F-PAN Nilai Kinerja Pemkab Lamongan Kurang Maksimal
"Pada aspek Belanja Daerah terdapat kenaikan terutama pada item belanja pegawai. Fraksi PAN meminta agar aparatur Pemerintah Daerah, baik struktural maupun fungsional agar senantiasa meningkatkan kwalitas personal dan kwalitas layanan terhadap masyarakat, " terang Hamzah.
Kemudian fraksi PAN meminta kepada pemerintah supaya memprioritaskan alokasi anggaran belanja pada APBD 2024 pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sektor Pelayanan Publik serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sektor optimalisasi fasilitas pelayanan publik supaya bisa berinovasi dalam mengembangkan fasilitas pelayanan publik yang memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
"Seperti DisKomInfo yang dalam hal ini harusnya bisa berinovasi mendeveloper Single Application Submition yang terintegrasi dengan keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti kemudahan pengurusan dokumen Kependudukan oleh DisDukCaPil beserta pengurusan dokumen pendukungnya, Kemudahan pengurusan ijin usaha oleh masyarakat pelaku usaha utamanya UMKM beserta pengurusan dokumen pendukung sebagai aplikasi terintegrasi yang terhubung dalam OSS hanya melalui satu genggaman Smart Phone, " lanjutnya.
Baca Juga: Pembangunan Mangkrak dan Ditangani Kejaksaan, Nasib Pedagang SKS Tak Jelas
Pemerintah Daerah juga dinilai kurang cermat dalam melakukan analisis terkait pengalokasian anggaran belanja untuk OPD yang berpotensi meningkatkan PAD seperti diantaranya DisKomInfo yang merupakan OPD central dalam urusan digitalisasi di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.
"Justru terdapat pengurangan anggaran yang secara signifikan mempengaruhi kinerja dan cenderung membelenggu pertumbuhan dan kesempatan ekspansi pada ranah digital di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang notabene DisKominfo pada kabupaten lain sedang berlomba lomba untuk saling berinovasi serta bertransformasi menjadi Smart City dengan menambahkan anggaran yang sangat signifikan mengingat hal tersebut merupakan indikator utama yang menjadi perhatian mayoritas investor dalam ekspansi di wilayah kabupaten Lamongan, " tandasnya.
Terakhir F-PAN menyampaikan pendapat terkait pembiayaan daerah yang secara keseluruhan mengalami penurunan dari APBD sebelumnya.def
Editor : Redaksi
