PONOROGO (Realita)- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) APBD tahun 2024 Kabupaten Ponorogo, mulai bergulir di meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo. Bahkan kini telah memasuki sidang ke 3 sejak diusulkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko awal November lalu.
Dalam sidang paripurna ke III ini, DPRD mendengarkan jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum ( PU) Fraksi DPRD terhadap R-APBD TA 2024 yang diajukan beberapa waktu lalu, Senin (20/11/2023).
Baca Juga: 3 Minggu Sumbang PAD Ponorogo Rp 360 Juta, Pasar Malam Aloon-Aloon Diperpanjang
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang menjawab langsung pertanyaan dewan mulai dari Dana RT hingga besaran BKD tahun 2024, mengeklaim postur APBD tahun depan sudah ideal. Hal ini terbukti antara belanja daerah dan pendapatan daerah telah seimbang. Sehingga tidak muncul defisit seperti tahun 2023 sebesar Rp 34 miliar.
" Sudah sesuai aturan kok. Cuman kalau melihat postur memang minimize, karena tahun depan kita kan ada Pilkada dimana anggaran banyak ke situ. Tapi belanja wajib tetap ada sudah sesaui dengan aturan yang ada," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto mengaku, kendati puas dengan jawaban Eksekutif atas PU Fraksi di Legislatif, namun hal itu belum mencangkup sebagian besar yang dipertanyakan Dewan, bahkan baru menyentuh 10 persen dari R-APBD 2024 sebesar Rp 2,4 Triliun tersebut.
Baca Juga: Soal Joglo Anies Baswedan, Ini Jawaban Pemkab Ponorogo
" Sacara umum, sudah sesuai yang kita harapkan. Tetapi belum mencerminkan isi dari R-APBD 2024. Makanya akan kita kritisi di Pansus. Kita mulai 24 November mendatang," akunya.
Politisi Nasdem ini mengungkapkan, ada beberapa pertanyaan prinsip sudah dijawab oleh Bupati, diantaranya terkait pemekaran desa, realisasi ADD, kelanjutan dana RT di tahun 2024, dan anggaran Stunting. Kendati demikian, Bupati belum merinci terkait besaran anggaran hibah, BKKD, anggaran infrastruktur, dan pendidikan.
Baca Juga: Arus Balik, Ratusan Pemudik Gunakan Bus Gratis Pemkab Ponorogo
" Ini kan belum tuntas, maka perlu kita cermati. Apalagi ada beberapa hasil reses yang juga belum masuk. Pansus nanti tertutup. Baru bisa kita sampaikan bila sudah final hasilnya," ungkapnya.
Sekedar informasi dalam Nota Pengantar Pengajuan Eksekutif atas usulan R-APBD 2024 yang diajukan ke DPRD, besaran pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp 2,4 triliun. Dimana belanja daerah diprediksi juga mencapai Rp 2,4 triliun. Dengan rincian, sektor Pendidikan sebesar Rp 150 miliar, Madrasah Diniyah ( Madin) Rp 14 miliar, kesehatan Rp 146 miliar, pertanian Rp 7 miliar, Pariwisata Rp 2 miliar, DisPerdakum Rp 4 miliar, dan RT Rp 28 miliar. adv/znl
Editor : Redaksi
