SIDOARJO (Realita) - Masa PPKM Darurat kegiatan hajatan warga memang tidak diperbolehkan. Hal itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
Tetapi masih saja ada warga Sidoarjo yang tetap menggelar hajatan pernikahan seperti yang dilakukan warga Wonokupang RT 12 RW 2, Kecamatan Balongbndo Sidoarjo, Rabu (14/7/2021).
Baca Juga: IDI Sarankan Pemerintah Cabut PPKM
Sebelumnya, memang Pemerintah masih mentolerir pelaksanaan resepsi pernikahan dengan maksimal dihadiri 30 orang dan menerapkan prokes ketat. Selain itu, penyediaan makanan juga hanya diperbolehkan untuk dibawa.
Tetapi, aturan tersebut kemudian direvisi dengan disebutkan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM darurat seperti saat ini.
Kapolsek Balongbndo Kompol Ari Priambodo menegaskan jika menyelenggarakan hajatan di masa PPKM darurat tidak diizinkan. Sosialisasi sudah di sampaikan ke kades se kecamatan Balongbendo untuk masa PPKM ini Jagan gelar hajatan.
"Tidak ada izin hajatan selama ppkm darurat," tegas Kompol Ari pada Realita.co.
Baca Juga: Bikin Hajatan sampai Menutup Jalan Bisa Dipenjara 1 Tahun atau Denda Rp 24 Juta
Masih kata Ari Priambodo, bagi warga yang nekat menggelar hajatan ada sanksi berupa pembubaran dan di jatuhi sangsi tilang.
"Pembubaran mas dan penutupan langsung, sosialisasi tentang sanksi hajatan sudah saya sampaikan ke para kades sekecamatan Balongbendo, untuk di sampaikan ke masyarakat. Monggo kalau, sudah ada himbauan tapi masih tetap melaksanakan. Kami dapat laporan kami tertibkan" jelas Kompol Ari Priambodo.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid Kecamatan Balongbendo Achmad Farkhan Jazuli menambahkan, sebelumnya Pemerintah masih mentolerir pelaksanaan resepsi pernikahan dengan maksimal dihadiri 30 orang dan menerapkan prokes ketat. Selain itu, penyediaan makanan juga hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang.
Baca Juga: Lho, Pemerintah Perpanjang PPKM lagi
"Tetapi, aturan tersebut kemudian direvisi dengan disebutkan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM darurat seperti saat ini," ujar Farkhan.
Farkhan juga mengimbau, kepada warga lainnya yang hendak melaksanakan hajatan harap untuk ditunda atau dibatalkan, sampai pada saat situasi pandemi bisa dikendalikan dan menunjukan angka penurunan.jn
Editor : Redaksi
