SUMENEP (Realita)- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf mengungkapkan upaya Pemkab Sumenep mengubah desa-desa di wilayahnya menjadi lebih baik.
Melalui berbagai kebijakan strategis dan kolaborasi dengan masyarakat, dibawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo berhasil menghapus status desa tertinggal.
Baca Juga: Di Bawah Kepemimpinan Bupati Fauzi, Pertumbuhan UMKM Sumenep Terus Meningkat
Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024, terdapat 92 desa berkategori Berkembang, 137 desa Maju, dan 101 desa Mandiri. Peningkatan ini sangat mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 hanya satu desa Mandiri, 54 Maju, dan 275 Berkembang.
Pada tahun 2022, jumlah desa mandiri meningkat menjadi 7, sementara desa yang berstatus maju tetap 93 dan desa berkembang berjumlah 230. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023, di mana jumlah desa mandiri mencapai 39, desa maju menjadi 144, dan desa berkembang 147.
"Ini adalah bukti nyata bahwa selama 3,5 tahun terakhir, banyak kemajuan yang telah dicapai. Kini, tidak ada lagi desa yang menyandang status tertinggal," ujarnya dikutip Senin (21/10/2024).
Anwar menjelaskan bahwa, keberhasilan tersebut berdasarkan penilaian IDM pada tiga aspek utama. Yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL).
Baca Juga: Pemkab Sumenep Luncurkan Kapal Cepat Expres Bahari Rute Pulau Sapudi-Raas
Di berbagai desa di kota keris, telah tersedia berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung ketiga indikator tersebut, sehingga penilaian dapat terpenuhi.
Pemkab Sumenep memulai langkah dengan mengidentifikasi desa-desa yang masih tertinggal. Kemudian merancang program-program sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
Salah satu program unggulan adalah pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan yang telah mencapai 133,32 Kilometer antara 2021 hingga 2024.
Baca Juga: MEC 2024 Siap Digelar, Diikuti Peserta dari Berbagai Daerah di Indonesia
Program peningkatan kualitas pendidikan juga dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, serta tenaga pengajar.
Selain itu, dukungan terhadap UMKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 2,61 persen di 2021 menjadi 5,35 persen di 2023.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari layanan kesehatan yang lebih baik, dengan 30 Puskesmas yang tersebar di 27 kecamatan.haz
Editor : Redaksi