JAKARTA (Realita). PBB pada Kamis (2/1) mengecam serangan terhadap berbagai rumah sakit di Jalur Gaza, serta menegaskan bahwa fasilitas medis harus "bebas dari serangan."
Dalam menanggapi pertanyaan Anadolu tentang penahanan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan oleh Israel dan kampanye media sosial untuk pembebasannya, juru bicara wakil PBB, Farhan Haq mengemukakan kepada wartawan bahwa Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan pada Jumat dan menerima laporan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk.
Baca Juga: Jerman dan Belanda Mengecam Serangan Teroris Israel ke Markas PBB
"Jelas, kami memiliki kekhawatiran terhadap seluruh staf rumah sakit. Kami ingin rumah sakit bebas dari serangan," kata Haq, mengulangi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang "kebutuhan besar untuk mengevakuasi pasien dari rumah sakit, termasuk dari Rumah Sakit Kamal Adwan."
Seraya mengungkapkan bahwa lebih dari 12.000 orang di Gaza membutuhkan evakuasi medis, Haq menambahkan, "Ada banyak kebutuhan rumah sakit. Kami terus menyerukan kepada semua pihak untuk menjauhkan rumah sakit dari bahaya, yang berarti tidak menempatkan atau mencoba menyusupi rumah sakit, tetapi juga tidak menyerang mereka."
"Kami ingin memastikan bahwa semua langkah diambil untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa para korban yang terluka dan sakit yang berada di rumah sakit tersebut," lanjutnya.
Baca Juga: Pasukan Teroris Israel Tembak Mati Relawan Amerika Serikat di Tepi Barat
Haq juga mengutip laporan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang mencatat bahwa perintah evakuasi Israel mencakup lebih dari 80 persen wilayah Jalur Gaza.
Ia mencatat bahwa organisasi kemanusiaan menghadapi pembatasan yang semakin meningkat.
"Desember tercatat sebagai bulan dengan jumlah pembatasan tertinggi terhadap bantuan kemanusiaan," ungkap Haq.
Baca Juga: UNICEF: Israel Sudah Bunuh Lebih dari 13 Ribu Anak Palestina
"Secara keseluruhan, 39 persen upaya PBB untuk memindahkan pekerja bantuan ke mana saja di Gaza ditolak oleh otoritas Israel, sementara 18 persen lainnya terganggu di lapangan," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejak 6 Oktober 2024, Israel belum mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza utara.rin
Editor : Redaksi
