Air Mata Bahagia hingga Sorak Sorai Warga Palestina Menyambut Perdamaian Antara Hamas dan Israel

GAZA (Realita)- Warga Palestina merespons kabar tentang kesepakatan ini dengan merayakan di jalanan Jalur Gaza. Di Khan Younis, kerumunan sesak memenuhi jalan-jalan dengan suara klakson, mereka bersorak, mengibarkan bendera Palestina, dan menari.

"Saya sangat bahagia, ya, saya menangis, namun ini adalah air mata kebahagiaan," kata Ghada, seorang ibu yang terlantar dengan lima anak.

Di Tel Aviv, keluarga sandera Israel dan teman-teman mereka bergembira mendengar kabar tersebut. Mereka mengatakan merasakan kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa atas kesepakatan untuk membawa orang yang mereka cintai pulang.

"Penerimaan Israel terhadap kesepakatan ini belum resmi sampai disetujui oleh Kabinet Keamanan negara dan pemerintah Israel, dengan pemungutan suara yang dijadwalkan pada hari Kamis," kata seorang pejabat Israel.

Kesepakatan ini diperkirakan akan disetujui meskipun ada penolakan dari beberapa pihak di pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang kembali mengutuk kesepakatan tersebut pada hari Rabu (15/1).

Presiden Israel Isaac Herzog meminta "kabinet dan pemerintah Israel untuk menerima dan menyetujui saat kesepakatan ini diajukan.

"Dengan mengorbankan banyak darah, melalui upaya keamanan, diplomatik, dan sosial yang sangat besar, kita telah menciptakan sebuah momen kesempatan. Kita harus memanfaatkannya," ungkap Herzog, seperti dikutip dari kantor berita NPR.

Kantor PM Israel mengungkapkan bahwa Netanyahu menelepon Biden dan presiden terpilih AS Donald Trump untuk mengucapkan terima kasih dan mengatakan dia akan segera mengunjungi Washington. Dalam sebuah pernyataan media sosial yang mengumumkan gencatan senjata tersebut, Hamas menyebut kesepakatan sebagai "sebuah pencapaian bagi rakyat kami" dan "sebuah titik balik".

Mengurangi Ketegangan Regional
Sementara tentara Israel membombardir Jalur Gaza yang diblokade, penggerebekan juga dilakukan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Penggerebekan ini juga mengakibatkan penahanan warga Palestina. (AP Photo/Majdi Mohammed)
Jika berhasil, gencatan senjata akan menghentikan pertempuran yang telah meratakan sebagian besar Jalur Gaza yang sangat padat penduduk dan memaksa sebagian besar penduduk asli wilayah kantong ini, yang sebelumnya berjumlah 2,3 juta orang, untuk mengungsi.

Hal ini dapat mengurangi ketegangan di seluruh Timur Tengah, di mana perang telah memicu konflik di Tepi Barat yang diduduki Israel, di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak, serta meningkatkan kekhawatiran akan perang besar-besaran antara musuh bebuyutan: Israel dan Iran.

Seorang sumber menyebutkan, tahap pertama dari kesepakatan ini melibatkan pembebasan 33 sandera Israel, termasuk semua perempuan, anak-anak, dan pria di atas 50 tahun. Dua sandera asal AS, Keith Siegel dan Sagui Dekel-Chen, termasuk di antara mereka yang akan dibebaskan dalam fase pertama.

Kesepakatan mencakup pula peningkatan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan bahwa "prioritas saat ini harus untuk meredakan penderitaan luar biasa yang disebabkan oleh konflik ini."

Baik PBB maupun Komite Palang Merah Internasional mengatakan mereka sedang mempersiapkan untuk meningkatkan operasi bantuan mereka secara besar-besaran.

Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera tercapai menyusul berbulan-bulan negosiasi yang rumit dan berulang yang dilakukan oleh mediator Mesir dan Qatar, dengan dukungan dari AS, dan datang tepat menjelang pelantikan Trump pada Senin (20/1).

Di akun media sosialnya, Trump mengatakan kesepakatan ini tidak akan terjadi jika dia tidak memenangkan Pilpres AS 2024.

Utusan Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, hadir di Qatar bersama utusan Gedung Putih untuk negosiasi dan seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kehadiran Witkoff sangat penting untuk mencapai kesepakatan setelah 96 jam negosiasi intensif.

Biden mengatakan kedua tim "telah berbicara sebagai satu kesatuan" meskipun pemerintahan Trump akan menangani sebagian besar pelaksanaan kesepakatan ini.tan

Editor : Redaksi

Berita Terbaru