SURABAYA (Realita)- Menjelang dibukanya Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur zonasi, suasana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mulai terasa berbeda. Seperti tahun-tahun sebelumnya, lonjakan permohonan pindah Kartu Keluarga (KK) kembali mengemuka. Namun, tahun ini, Dispendukcapil tak tinggal diam.
Di balik meja kerjanya, Eddy Christijanto, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, bersiap menghadapi gelombang permohonan pindah domisili yang seringkali bermotif zonasi sekolah. Baginya, menjaga validitas data kependudukan bukan sekadar soal administrasi, tapi juga keadilan bagi seluruh calon siswa.
“Kalau pindah KK satu keluarga, lengkap dengan anak dan tinggal di rumah yang benar-benar ditempati, tidak masalah. Tapi kalau hanya anaknya saja pindah, apalagi numpang di KK orang lain, kami akan lakukan verifikasi ketat,” tegas Eddy, Selasa (29/4/2025).
Fenomena "numpang KK" memang kerap muncul menjelang masa penerimaan siswa baru. Demi masuk ke sekolah favorit, beberapa orang tua rela "menggeser" alamat sang anak ke zona yang lebih strategis. Praktik ini, meski terlihat sepele, merusak asas keadilan dalam sistem zonasi.
Eddy dan timnya tak hanya duduk di balik meja. Mereka melakukan survei langsung ke lapangan. Setiap permohonan pindah akan ditelusuri—mulai dari keabsahan alamat, kondisi tempat tinggal, hingga keberadaan fisik sang anak di Surabaya. Jika ditemukan kejanggalan, proses pun dihentikan.
“Saat ini, kita sudah tak lagi mengandalkan surat keterangan domisili dari camat atau lurah. Acuan utama adalah KK. Karena itu, KK harus benar-benar mencerminkan kondisi riil,” jelas Eddy.
Koordinasi lintas instansi pun terus diperkuat. Dispendukcapil menggandeng Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk memastikan proses ini berjalan transparan dan akurat. Mantan Kasatpol PP ini paham betul bahwa pengawasan tak cukup hanya di atas kertas.
“Kami sudah sering temui kasus anak ikut KK neneknya, padahal tetap tinggal di daerah asal. Ini yang kami cegah. Kami ingin SPMB berjalan adil. Tidak ada lagi yang curang demi masuk ke sekolah tertentu,” tandasnya.
Langkah ini bukan tanpa tantangan. Tak sedikit warga yang kecewa karena permohonannya ditolak. Tapi bagi Eddy dan timnya, itu adalah bagian dari menjaga integritas sistem.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami. Ini bukan soal mempersulit, tapi menjaga keadilan bersama,” tutup Eddy.
Di tengah persaingan masuk sekolah yang semakin ketat, kisah ini mengingatkan kita bahwa kejujuran seharusnya tetap menjadi nilai utama dalam setiap langkah awal pendidikan.yudhi
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-38568-jelang-zonasi-dispendukcapil-surabaya-pasang-tembok-verifikasi
