DPRD Jatim Soroti Maraknya Razia Kendaraan di Madura

SUMENEP (Realita) – Maraknya razia kendaraan bermotor di empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, menuai keluhan dari masyarakat.

Salah satu warga Sumenep bahkan mengunggah video keluhan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, lewat akun TikTok @madurakita.id. Dalam video tersebut, ia mengaku resah dengan banyaknya razia yang digelar aparat kepolisian, hingga warga takut keluar rumah meski hanya untuk ke pasar.

Video berdurasi singkat itu ditonton lebih dari 112 ribu kali dan dibagikan ratusan kali. Dalam video, pria berpeci hitam itu meminta agar pemerintah menghentikan razia yang dinilainya berlebihan dan membuat masyarakat tidak nyaman.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, angkat bicara. Ia membenarkan bahwa banyak razia kendaraan yang dilakukan di Madura dalam beberapa hari terakhir.

“Benar, banyak razia. Saya juga menerima banyak laporan dari warga soal ini,” kata Nur Faizin kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Politikus PKB itu menegaskan bahwa razia pada dasarnya adalah bentuk penegakan aturan. Namun, ia mengingatkan agar razia dilakukan secara tepat sasaran.

“Penindakan seharusnya menyasar pengendara yang tidak membawa dokumen lengkap, tidak memakai helm, atau tidak memiliki SIM. Termasuk juga pengendara di bawah umur, karena ini sangat berisiko,” tegasnya.

Terkait dengan pajak kendaraan, pria yang akrab disapa Jen itu menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jadi, membayar pajak itu kewajiban,” ujarnya.

Meski begitu, ia meminta agar razia kendaraan yang menunggak pajak dilakukan secara bertahap dan humanis, bukan dengan cara yang terkesan menekan.

“Penegakan aturan harus dibarengi edukasi. Kita ingin masyarakat paham dulu pentingnya taat pajak, bukan sekadar ditindak,” katanya.

Jen yang juga berasal dari Sumenep menyarankan pemerintah lebih dulu melakukan sosialisasi lewat berbagai kanal, seperti media sosial, SMS blast, dan layanan jemput bola seperti Samsat keliling dan Samsat Desa.

“Jangan sampai masyarakat justru merasa dipersulit ketika ingin membayar pajak. Jangan ada calo-calo lagi,” pungkasnya. (haz)

 

Editor : Redaksi

Berita Terbaru