Kemenko Polkam RI Gelar Rakor sebagai Bentuk Kepedulian Pemerintah Pusat Terhadap Kemerdekaan Pers

Advertorial

MALANG (Realita)- Kabag Ops Polres Batu Kompol Anton Widodo yang mewakili Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata menghadiri acara Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Hall Hotel Grand Mercure Jl. Panji Suroso Malang. Rabu (18 /6/ 2025)

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, khususnya melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, dengan menghadirkan jajaran pejabat strategis lintas sector.

Menghadirkan beberapa narasumber, Rapat ini menjadi sorotan publik karena turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Staf Khusus Menko Polkam Bidang Media, Susaningtyas N.H. Kertapati, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Ibu Raida Ezalina ( Stafsus bidang Antar lembaga dan Program Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital, Dr.Desy Meutia Firdaus ( Plt.Direktur E pada JAM Pidum Kejaksaan Agung RI ), dan Kombes Tri Atmodjo Marawasianto ( Kabag Binlat Ro Binops Staf Utama Operasi Polri.

Deputi Kominfo Polkam Eko Dono Indarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk konkret dari kepedulian pemerintah pusat terhadap kemerdekaan pers yang belakangan menghadapi tantangan berat. Di tengah gelombang disinformasi, penurunan kepercayaan publik terhadap media, serta ancaman terhadap kebebasan jurnalis, forum ini digagas untuk menjadi titik balik bagi peningkatan IKP di Jawa Timur.

Ia mengungkapkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Jawa Timur pada 2024 menurun drastis menjadi 67,45 poin, turun dari 76,55 poin pada 2023. Dari status “cukup bebas,” kini Jawa Timur masuk kategori “agak bebas,” dan terjun dari posisi 14 ke posisi 33 dari 38 provinsi se-Indonesia.

“Penurunan ini adalah sinyal penting bahwa kita tidak boleh diam. Tiga dimensi utama lingkungan fisik dan politik, ekonomi, serta hukum semuanya mengalami degradasi,” tegasnya.

Ia menekankan, penting bagi semua pemangku kepentingan, dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum, untuk berperan aktif dalam membangun ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab. Dan mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi, saling berbagi gagasan, dan menyusun langkah-langkah nyata yang berdampak langsung.

“Dengan semangat sinergi dan komitmen bersama, mari kita jadikan Jawa Timur sebagai model kebangkitan pers yang profesional, bertanggung jawab, dan benar-benar merdeka,” pungkasnya. (Ton)

Editor : Redaksi

Berita Terbaru