JAKARTA (Realita)- Menanggapi akan diluncurkannya integrasi data keuangan pada perayaan HUT RI ke-80, Pakar Kebijakan Publik Jerry Massie menyatakan sistem tersebut sudah lama dipergunakan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, hingga Jepang.
Ia menyebut langkah ini sudah baik dan tepat guna untuk melacak para pengemplang pajak. Namun, ia menekankan, semuanya bisa sesuai dengan target yang diinginkan, jika memang pemerintah bisa menjamin keamanan semua data tersebut dan mempergunakan data tersebut sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Sistem ini juga bisa digunakan sebagai sarana menangkal aktivitas judi online dan mencegah penggelapan pajak. Namun tentunya, harus transparan dan orang-orang yang bekerjanya harus kredibel. Kalau yang menangani ini orang tak jujur, tetap bisa terjadi main mata antara operator dan penunggak pajak,” kata Jerry, Senin (11/8/2025).
Ia pun mengemukakan, sistem pay check perlu diterapkan guna menangkal korupsi dan penggelapan keuangan negara. Seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat sebagai bagian dalam social security.
“Namun setiap tahun Amerika memberikan return rax atau pengembalian pajak yang dibayarkan oleh setiap warga. Mungkin Indonesia bisa menggunakan juga, agar keadilan sosial bisa ditegakkan,” ujarnya.
Dengan sistem keuangan dari BI, ia menilai, akan mempermudah PPATK sampai Dirjen Pajak untuk melacak siapa saja para penunggak pajak. Dan bisa langsung melakukan pemotongan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
“Jadi ada banyak pengusaha yang menyembunyikan perusahaan sampai aset mereka. Paling utama laporan pajak harus jelas dan transparan serta objektif. Karena banyak kasus pengelapan pajak dilakukan oleh aparat sipil negara itu sendiri. Contohnya, Gayus Tambunan,” ujarnya lagi.
Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah untuk membangun sistem proteksi data dan pengawasan yang sangat ketat, jika ingin menerapkan kebijakan integrasi data keuangan ini. Jangan sampai, kebijakan ini hanya merugikan dan mempersulit rakyat kecil dalam bertransaksi keuangan.
“Anti spyware, malware dan anti virus harus diperkuat dalan software Payment Id biar tidak dibobol hacker. Karena merujuk beberapa kasus, kan memang kelemahan kita itu ada pada pengamanan data dan SDM yang mau mempertebal isi dompet sendiri,” pungkasnya.jr
Editor : Redaksi
