SURABAYA (Realita)- Viral cuitan advokat Cak Sholeh di media sosial, khususnya TikTok, memicu kontroversi. Cuitan itu berisi gugatan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait pengampunan pajak kendaraan bermotor, sekaligus ajakan untuk menggelar aksi demo besar-besaran menurunkan Gubernur pada 3 September 2025 mendatang.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Bara Nusa, Gianto Wijaya, menilai gerakan yang dipromotori Cak Sholeh tersebut tidak masuk akal.
“Viral gugatan pajak Cak Sholeh di TikTok ini, juga terkait demo turunkan Gubernur. Ini menyudutkan posisi Gubernur Jatim. Ribuan komentar yang ditulis di akun Cak Sholeh ini lucu. Esensi yang mereka cari dalam melengserkan atau meminta mundurnya Gubernur Khofifah sangatlah lucu,” kata Gianto, Senin (25/8/2025).
Dalam unggahan TikTok-nya, Cak Sholeh menyebut banyak warga dari Ngawi hingga Banyuwangi yang menunggak pajak kendaraan bermotor, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4). Mereka berharap ada kebijakan pengampunan pajak seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Semoga minggu depan sudah muncul nomor perkara dan kapan sidang pertama. Harapan saya akhir bulan, sidang pertama digelar melawan Gubernur,” ujar Cak Sholeh dalam videonya.
Namun, Gianto menilai perbandingan dengan Jawa Barat tidak tepat. Ia menegaskan penghapusan pajak tidak bisa diberlakukan untuk semua orang.
“Saya tiap tahun bayar pajak kendaraan di atas Rp10 juta, bahkan 2–3 tahun terakhir mencapai ratusan juta. Penghapusan pajak seharusnya khusus untuk masyarakat kecil, seperti ojol. Jangan disamaratakan,” jelasnya.
Gianto juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang sulit, bahkan APBN Indonesia tengah defisit. Karena itu, ia meminta semua pihak mengesampingkan ambisi pribadi.
“Kalau ada yang bilang masalah dana hibah, 21 tersangka itu urusan KPK. Biarkan KPK yang bekerja, jangan tanya ke Gubernur. Jangan menunggangi isu dengan mengatasnamakan warga untuk memprovokasi,” tegasnya.
Menurutnya, aksi demo sah saja dilakukan, tetapi harus dengan tujuan jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan menimbulkan kebingungan dan memanaskan kondisi. Ini lebih ke provokasi warga, esensi demonya apa? Jawa Timur sekarang kondusif, infrastrukturnya bagus, SDM dan pertaniannya juga baik. Jangan dicatut nama masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi,” tambah Gianto.
Sebagai informasi, Cak Sholeh dikenal sebagai advokat kontroversial. Ia pernah menjabat Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Surabaya (1998–2020), masuk penjara Kalisosok pada 1996 dengan tuduhan subversif, hingga pernah maju sebagai calon independen Wali Kota Surabaya pada Pilkada 2020. Tahun 2024, ia juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Sidoarjo melalui PDI Perjuangan, namun gagal mendapatkan rekomendasi.yudhi
Editor : Redaksi
