MADIUN (Realita) – Puluhan warga Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, mendatangi kantor kelurahan pada, Senin (3/11/2025), untuk menyampaikan protes terhadap proyek peningkatan saluran Kali Gempol.
Mereka menilai pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara warga dan pihak pelaksana.
Warga menyoroti ketinggian jalan dan jembatan yang dibangun dalam proyek tersebut. Struktur baru itu disebut jauh lebih tinggi dari permukaan rumah-rumah di sekitarnya, sehingga dikhawatirkan mengganggu akses keluar-masuk dan menimbulkan risiko genangan air saat hujan deras.
Aksi spontan warga membuat pihak kelurahan turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Namun, ketika sejumlah wartawan mendatangi area proyek, tidak ditemukan papan nama kegiatan. Tak ada informasi mengenai pihak pelaksana, nilai kontrak, maupun sumber pendanaan proyek.
Perwakilan warga RW 2, Budi Rismanto, menjelaskan bahwa sejak awal pengerjaan, warga sudah mempertanyakan titik nol atau ketinggian dasar jembatan. Namun, tidak pernah ada penjelasan teknis yang memadai dari pihak pelaksana proyek.
“Waktu rapat di kelurahan sekitar Juli atau Agustus lalu disebutkan tinggi jembatan hanya sekitar satu meter dari rel. Sekarang bisa dua meter. Rumah saya jadi lebih rendah, bahkan rumah tetangga seperti tenggelam,” ungkap Budi.
Menurutnya, proyek yang semula diharapkan dapat memperlancar aktivitas warga justru menimbulkan keresahan.
“Tujuan awalnya untuk memudahkan warga, tapi kalau jalannya jauh lebih tinggi, malah menyulitkan. Akses jadi terbatas, dan kami khawatir air akan meluap ke permukiman,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Yuliana, warga RT 4 RW 2. Ia menegaskan bahwa warga sebenarnya tidak menolak pembangunan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hasil musyawarah sebelumnya.
“Waktu rapat dulu disampaikan jalan akan disesuaikan dengan tinggi rumah warga. Tapi kenyataannya sekarang lebih tinggi. Saya pedagang, jadi butuh akses yang mudah. Kalau begini, malah bisa banjir dan jalan jadi sepi,” ujarnya.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Kelurahan Nambangan Lor, Rizal Budi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah meninjau langsung lokasi proyek bersama perangkat kelurahan.
“Kami sudah turun langsung dan menampung keluhan warga. Selanjutnya kami akan koordinasikan dengan dinas terkait agar ada kejelasan dan penyesuaian yang diperlukan,” kata Rizal.
Ia menambahkan, berdasarkan dugaan sementara, proyek tersebut kemungkinan berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk meninjau kembali desain dan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Mereka juga meminta adanya transparansi dari pihak pelaksana mengenai sumber dana dan rencana teknis pembangunan.
Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thoriq Megah, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui telepon dan pesan singkat WhatsApp.yat
Editor : Redaksi
