JAKARTA (Realita)- Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah.
"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," kata usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, mewanti-wanti Prabowo akan berisiko terjerat korupsi jika menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.
Hal itu disampaikan Zaenur saar bicara di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025).
"Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan semberono, jangan sembarangan," kata Zaenur.
Zaenur meminta Prabowo untuk terlebih dahulu mengkaji secara legal soal pembayaran utang B2B menggunakan APBN.
"Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu, itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN, gitu."
"Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN sekali lagi ini ada risiko hukum," tambahnya.
Zaenur menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh dari proses awal hingga beban utangnya menjadi begitu jumbo.
"Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa."pas
Editor : Redaksi
