BIREUEN (Realita) – Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma, melontarkan kritik tajam terhadap Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen pada Kamis (9/4/2026).
Ia menilai juru bicara tidak profesional dan justru memperkeruh situasi pasca-aksi demonstrasi Koalisi Gerakan Sipil.
Surya Dharma menegaskan bahwa seorang juru bicara seharusnya tidak memiliki afiliasi dengan media tertentu. Namun, ia melihat adanya dugaan penggunaan platform media untuk menyerang massa aksi dengan narasi yang menyudutkan.
Pernyataan ini merespons tudingan bahwa kelompok tertentu telah “menunggangi” demonstrasi tersebut. Surya mengingatkan agar fungsi komunikasi pemerintah kembali pada jalurnya sebagai pemberi informasi publik yang objektif.
“Jubir itu corong resmi pemerintah, bukan buzzer. Tidak boleh punya konflik kepentingan dengan media, apalagi digunakan untuk membangun opini yang menyudutkan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Surya Dharma secara khusus mengecam keras munculnya narasi yang menyerang kelompok disabilitas. Ia merasa prihatin karena kelompok yang sedang memperjuangkan haknya justru mendapat stigma negatif dalam pemberitaan.
Ia menilai tindakan tersebut sangat tidak etis dan mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini mencuat setelah muncul pemberitaan yang menyebutkan peserta aksi dari kelompok disabilitas terkena "prank" oleh agen.
“Menyerang masyarakat, apalagi kelompok disabilitas yang sedang memperjuangkan haknya, adalah tindakan tidak beretika dan sangat mencederai rasa keadilan. Ini bukan hanya salah secara moral, tapi juga menunjukkan hilangnya empati pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, sebuah pemberitaan menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dalam aksi damai Jilid II pada Senin (6/4/2026) telah diperalat. Media online yang dipimpin oleh Muhajir, Jubir Pemkab Bireuen memuat pengakuan anak dari salah satu peserta aksi.
Dalam laporan tersebut, seorang anak merasa kecewa karena ibunya yang menyandang disabilitas tetap pergi ke lokasi aksi. Ia mengklaim ibunya percaya akan ada pembagian bantuan dari Dinas Sosial di Cot Gapu.
“Mak saya percaya bila Dinsos akan bagi bantuan di Cot Gapu, dan dia ikut agen yang menjemputnya. Saya marah tapi tak bisa berbuat apa-apa,” tulis komparatif.id mengutip narasumbernya.
Oleh karena itu, Surya Dharma meminta Pemkab Bireuen segera mengevaluasi kinerja komunikasinya agar tetap menjaga profesionalisme. Ia berharap pemerintah lebih fokus menjawab substansi tuntutan massa daripada membangun opini yang memecah belah.
Sementara itu, aksi unjuk rasa pada Senin lalu membawa sejumlah tuntutan krusial. Massa menuntut transparansi anggaran, keterbukaan data penanganan banjir, hingga pengesahan Qanun Disabilitas bagi warga Bireuen. (mis)
Editor : Redaksi
URL : https://realita.co/baca-48084-diduga-rendahkan-disabilitas-dprk-kecam-juru-bicara-pemkab-bireuen