JEMBER (Realita) - Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan bahwa langkah verifikasi data kemiskinan yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) bukan karena ketidakpercayaan terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran di tengah kondisi kemiskinan yang masih tinggi.
Bupati Jember, Gus Fawait, mengatakan tingginya angka kemiskinan berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Hingga saat ini kemiskinan di Jember masih tergolong tinggi secara absolut.
Dampak kemiskinan itu, menurutnya, terlihat jelas pada sektor kesehatan, seperti tingginya angka stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi yang kerap berada di posisi teratas di Jawa Timur.
“Bahwa di Kabupaten Jember ini kondisi kemiskinan sangat tinggi secara absolut dan sudah berdampak tidak baik kepada banyak sektor.” ungkapnya, Senin (20/04/2026).
Selain sektor kesehatan, kemiskinan juga disebut berpengaruh terhadap meningkatnya tindak kriminalitas di wilayah tersebut.
Hal ini terungkap dari hasil diskusi dengan pihak lembaga pemasyarakatan, di mana mayoritas penghuni lapas tersangkut kasus yang berakar dari persoalan ekonomi.
Situasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Rata-rata mereka yang berada di Lapas hampir mayoritas adalah tindak kriminal yang disebabkan oleh kemiskinan.” katanya.
Selama satu dekade terakhir, berbagai program dari pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah telah digelontorkan untuk menekan angka kemiskinan.
Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Bahkan, jika pun terjadi penurunan, angkanya dinilai tidak cukup berarti untuk mengubah kondisi secara keseluruhan.
“Banyak program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten namun tidak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.” tegasnya.
Gus Fawait bahkan menyebut kondisi ini sebagai darurat kemiskinan yang harus menjadi perhatian bersama.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penyampaian Menteri Sosial, angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur berada di Kabupaten Jember.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program bantuan yang ada belum sepenuhnya mampu mengangkat masyarakat dari kategori miskin.
“Bahkan kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur itu ada di Kabupaten Jember dan program-program yang diberikan belum mampu membuat yang miskin itu tidak miskin.”
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, Pemkab Jember mengambil langkah verifikasi data.
Banyak laporan menyebutkan adanya ketidaksesuaian data, seperti warga mampu yang menerima bantuan, sementara warga tidak mampu justru tidak terdata.
Hal ini memicu kritik terhadap penyaluran bantuan sosial dari berbagai pihak.
“Banyak yang menyampaikan yang kaya dapat, yang miskin tidak dapat, yang mampu dapat, yang tidak mampu justru tidak dapat.”
Meski demikian, Gus Fawait menegaskan bahwa langkah verifikasi data bukan berarti pemerintah daerah tidak percaya pada data BPS maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Verifikasi dilakukan sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan perbaikan data.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan data yang digunakan.
“Kita bukan berarti tidak percaya kepada data BPS, tapi ingin menampung aspirasi masyarakat dan memastikan data itu tepat.”
Untuk itu, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Jember diminta terlibat langsung dalam proses pengecekan data di lapangan.
Setiap ASN hanya ditugaskan mendata sejumlah kecil rumah tangga, sehingga diharapkan proses ini dapat berjalan efektif.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya kolektif untuk memperbaiki basis data kemiskinan secara menyeluruh.
“Ini bukan data ratusan, satu ASN kadang hanya tiga sampai lima rumah saja.”
Pemerintah juga menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam penanganan kemiskinan.
Seluruh elemen, baik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun lainnya, diminta berperan aktif karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
Penanganan kemiskinan disebut sebagai kondisi darurat yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Ini kondisi darurat, tidak bisa hanya diserahkan ke satu dinas saja, semua harus turun tangan.”
Sebagai contoh, Gus Fawait menyebut keberhasilan Kota Surabaya dalam menekan angka kemiskinan yang diawali dengan pembenahan data secara menyeluruh.
Seluruh ASN di kota tersebut dilibatkan dalam proses pendataan, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.
Langkah serupa kini diterapkan di Jember dengan harapan memberikan hasil yang sama.
“Daerah yang berhasil mengentaskan kemiskinan itu dimulai dari perbaikan data dan melibatkan semua pihak.”
Dalam proses verifikasi, ditemukan berbagai ketidaksesuaian data di lapangan.
Di antaranya, data warga yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima bantuan, hingga perbedaan usia yang signifikan.
Temuan ini memperkuat pentingnya pembaruan data secara berkala.
“Ada yang sudah meninggal masih tercatat hidup, ada yang umurnya berbeda jauh, ini yang membuat bantuan tidak tepat sasaran.” lanjutnya.
Dengan perbaikan data yang lebih akurat, Pemkab Jember berharap program bantuan sosial ke depan dapat lebih efektif.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pemerintah menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan di daerah.
“Kalau datanya tidak tepat, maka kebijakan pengentasan kemiskinan tidak akan pernah berhasil.” pungkasnya.
Editor : Redaksi
