![Fitriani (25) korban banjir di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, yang masih bertahan di tenda pengungsian, Sabtu (2/4/2026). [Foto: For realita.co]](https://cdn.realita.co/content/uploads/202605/155947.jpg)
BIREUEN (Realita) — Tiga keluarga korban banjir di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, masih bertahan di dalam tenda darurat.
Mereka menanti bantuan pemerintah yang tak kunjung datang sejak bencana terjadi pada 25 November 2025 lalu.
Kondisi memprihatinkan ini berbanding terbalik dengan instruksi Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan korban bencana tinggal di pengungsian darurat terlalu lama. Namun, realita di lapangan justru memperlihatkan hal berbeda.
Ketiga kepala keluarga tersebut, M. Dedi Irmawan (35), Rosnita (60), dan Jufri Muhammad (34). Dedi tinggal bersama istrinya, Fitriani (25), dan dua anak mereka. Sementara itu, Jufri hidup bersama istrinya, Suryani (34), serta tiga anak yang masih kecil.
Selain itu, para korban melaporkan belum menerima bantuan hak dasar apa pun. Mereka tidak mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) maupun Jaminan Hidup (Jadup) dari pemerintah daerah setempat.
Fitriani menceritakan bahwa pemerintah belum menunjukkan kepedulian nyata sejak banjir menghancurkan rumah mereka.
“Rumah kami hilang dibawa arus banjir, termasuk tanah tempat kami tinggal. Tapi sampai hari ini belum ada satu pun bantuan yang kami terima,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Tim verifikasi pemerintah memang sempat mendatangi lokasi pada tahap awal. Namun, proses pendataan tersebut terhenti karena birokrasi yang justru membebani para korban.
“Kami diminta menyediakan tanah untuk dibangun rumah. Kami sudah berusaha, bahkan sudah membeli tanah. Tapi saat verifikasi tahap kedua, mereka tidak datang lagi. Ketika kami tanya, katanya data kami sudah ada,” kata Fitriani.
Oleh karena itu, tata kelola penanganan pascabencana di daerah ini menuai sorotan tajam. Pemerintah daerah terbukti belum menyediakan Hunian Sementara (Huntara) meski hampir enam bulan berlalu. Padahal, Huntara merupakan langkah krusial dalam fase tanggap darurat menuju pemulihan.
“Kami dengar ada Huntara untuk korban banjir, tapi sampai sekarang tidak ada. Sudah hampir 6 bulan, Kami sudah sangat jera tinggal di tenda. Kalau hujan kami basah, kalau siang kami kepanasan. Anak-anak kami yang paling kasihan,” ucap Fitriani sambil menangis.
Ia pun memohon secara langsung kepada para pemimpin daerah untuk segera turun tangan melihat kondisi mereka.
“Pak Bupati, Pak Gubernur, tolong lihat kami. Sudah hampir enam bulan kami tidur di tenda tanpa bantuan. Kami rakyat bapak. Kami hanya ingin tempat tinggal yang layak,” katanya.
Lebih lanjut, M. Dedi Irmawan dan Rosnita juga menyampaikan harapan serupa. Mereka mendesak pemerintah agar segera memprioritaskan pemenuhan hak-hak korban bencana yang selama ini terabaikan.
Peristiwa di Teupin Mane ini memperlihatkan jurang pemisah antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah. Tanpa Huntara dan bantuan nyata, negara terbukti belum hadir melindungi warganya dari penderitaan pascabencana. (mis)
Editor : Redaksi
